Komisi IV DPR Tekankan Pengelolaan Terpadu untuk Kesejahteraan Nelayan

ANGGOTA Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Rokhmin Dahuri, menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan masyarakat pesisir. Dalam agenda reses di Daerah Pemilihan VIII Jawa Barat, ia bersama perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meninjau progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon.

Dalam kunjungan tersebut, Rokhmin menekankan tiga indikator utama keberhasilan program kampung nelayan.

Pertama, kata dia, peningkatan pendapatan nelayan dan kesejahteraan keluarganya, Kedua, soal nkebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir. Ketiga keberlanjutan usaha perikanan.

Baca juga : Kejanggalan Peryataan APMM Malaysia Usai Personelnya Tembak Mati WNI

“Kalau tiga hal ini tercapai, maka pembangunan kampung nelayan bisa kita katakan berhasil dan layak jadi model nasional,” kata Rokhimin dalam keterangan yang diterima, Rabu (15/10).

Rokhmin menegaskan pentingnya dukungan menyeluruh terhadap pembangunan kampung nelayan, mulai dari hulu hingga hilir. Ia mendorong KKP untuk berperan sebagai koordinator utama dalam membangun ekosistem perikanan terpadu.

“KKP bersama Pemda harus hadir membawa solusi nyata. Mulai dari pendataan pendapatan ABK dan kapal, menghadirkan pembeli langsung dari industri, hingga memastikan infrastruktur seperti dok kapal, pabrik es, SPBU nelayan, dan pelelangan (PPI Baro) tersedia dan berfungsi optimal,” jelasnya.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda; Inspektur II Lutfi; Kepala PPN Kejawanan Yusuf Fathanah; serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cirebon Sudiharjo.

Desa Gebang Mekar merupakan satu dari 65 lokasi yang dipilih pemerintah untuk program strategis ini, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan dan ditargetkan rampung pada 24 Desember 2025. (P-4)