Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Punya Kewenangan untuk Evaluasi Pejabat, Jimly Asshiddiqie: DPR Sudah Kelewatan!

REVISI Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) telah disahkan. Perubahan itu mengatur soal pejabat negara hasil uji kelayakan boleh dievaluasi parlemen.

DPR Desak Pemerintah Cermat dalam Penuhi Kebutuhan Daging

KETUA Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia. 

NasDem Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Terhadap Alutsista Luar Negeri

Menhan diingatkan agar dalam pemberian bantuan hibah alpalhankam tidak mengandung perjanjian atau ketentuan yang bersifat mengikat

Amelia Tegaskan Saatnya Kurangi Ketergantungan Alpalhankam Luar Negeri

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, berpandangan sudah saatnya Kemenhan mengurangi ketergantungan pada pembelian dan hibah Alpalhankam dari luar negeri.

Ketua Bawaslu RI tak Masalah DPR Evaluasi Pejabat Hasil Fit and Proper Test

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja buka suara soal rencana baru DPR yang dapat mengevaluasi maupun memberhentikan pejabat pemerintah yang dilantik lewat fit and proper test di DPR.

Perempuan Indonesia Harus Mampu Bekerja Cerdas dan Punya Posisi Tawar yang Kuat

ANGGOTA Fraksi Partai NasDem DPR RI, Irma Suryani, mengajak perempuan yang terjun di dunia politik untuk bekerja cerdas dan punya posisi tawar kuat bila dihadapkan dengan politisi laki-laki.

DPR Bisa Evaluasi Pejabat Hasil Uji Kelayakan

DPR RI bakal bisa mengevaluasi secara berkala pejabat pemerintah yang telah mengikuti uji kelayakan dan disetujui melalui rapat paripurna.

Program MBG Diharapkan Bawa Perubahan Perilaku yang Lebih Sehat

PROGRAM Makan Bergizi Nasional (MBG) diharapkan bisa memberikan perubahan perilaku dengan makanan yang lebih sehat, termasuk perilaku hidup sehat pada anak-anak sejak dini.

Komisi II Yakin Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari

Rifqi mengatakan pelantikan akan dilaksanakan di Jakarta. Karena belum ada keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

1.394 Personel Amankan Demo Aliansi Honorer di DPR

Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Hari Ini, Naturalisasi Ole Romeny akan Diproses di DPR

Tidak hanya Romeny yang mengikuti proses naturalisasi bersama DPR pada Senin (3/2), namun juga dua pemain lainnya, Tim Geypens dan Dion Markx.

DPR Apresiasi Menteri Imipas Tindak Tegas Pungli di Soetta

Tindakan tegas itu harus menjadi peringatan bagi seluruh bandara di Indonesia, terutama bandara internasional yang melayani rute penerbangan luar negeri.

Perketat Syarat Pekerja Migran Lewat Revisi UU

Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.

50 Sertifikat Dicabut, DPR Desak Pemerintah Jerat Dalang Pagar Laut

Beberapa pihak sudah mulai diinvestigasi dan pejabat yang terlibat juga telah dinonaktifkan, termasuk kepala Kantor Pertanahan Tangerang dan kepala seksi yang bertugas mengukur tanah.

Legislator Desak Pelaku Pencabulan Anak di Tangerang Dihukum Berat

Kejahatan tersebut telah mencoreng dunia pendidikan dan nilai-nilai keagamaan,

Sikap Putusan Dismissal MK, DPR dan Pemerintah Bahas Ulang Pelantikan

DPR, kata dia, sejatinya sudah menetapkan 6 Februari 2025 sebagai pelantikan kepala daerah yang tak mengajukan sengketa pilkada di MK.

Rifqinizamy Minta Pemilik SHGB dan SHGU di Perairan Tangerang Dibuka ke Publik

KETUA Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta aparat menindak jika ada indikasi pelanggaran pidana dalam kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.

Menteri ATR Nusron Wahid Diminta Transparan soal Pagar Laut Tangerang

KETUA Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk transparan dalam mengungkap polemik pagar laut

DPR Desak Pemerintah Perkuat Koordinasi untuk Percepat Ekstradisi Tannos

DPR meminta kementerian/lembaga berkoordinasi dalam mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos.

Formappi: DPR Butuh Perubahan Agar Lebih Dipercaya Publik

Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga.

Fait Accompli - Parents Love Paradoks dengan Produktivitas Kerja

Menteri Mu’ti, Pembelajaran Mendalam dan SPMB

Mindfulness: Perisai Mental Pegawai di Tengah Badai PHK

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting