Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja domestik dan pekerja migran Indonesia tidak boleh hanya dipandang dari sisi hukum semata, tetapi juga sebagai tanggung jawab kemanusiaan.
Pernyataan itu disampaikan Marinus dalam acara Workshop Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik serta Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
“Perlindungan tenaga kerja domestik dan pekerja migran Indonesia bukan sekadar soal regulasi, tetapi soal kemanusiaan, keadilan, dan martabat bangsa,” kata Marinus dalam keterangan yang diterima, Sabtu (11/10).
Politisi PDIP ini menegaskan, pengakuan hukum bagi pekerja rumah tangga dan pekerja migran Indonesia tidak bisa terus ditunda.
Pasalnya, hingga kini, masih banyak di antara mereka yang menjadi korban kekerasan tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai.
“Kita tidak bisa terus menunda pengakuan hukum bagi pekerja rumah tangga, dan tidak boleh membiarkan pekerja migran kita menghadapi kekerasan tanpa perlindungan yang nyata,” ujarnya. (P-4)
Anggota DPR Marinus Gea, menanggapi temuanKPAI terkait dugaan pelecehan seksual dan salah tangkap terhadap MD yang diduga dilakukan aparat Polres Magelang Kota
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved