APBD Mengendap, Legislator Minta Sinkronkan Pengelolaan Fiskal Pusat-Daerah

ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Doli meminta pemerintah pusat segera melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan pemerintah daerah. Desakan ini disampaikan menyusul temuan Kementerian Keuangan terkait dana daerah mengendap mencapai Rp234 triliun di perbankan.

Menurut Doli, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan anggaran di tingkat pusat dan pelaksanaan keuangan di daerah. Padahal, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana transfer besar setiap tahun untuk mendukung pembangunan daerah.

“Ironinya, di satu sisi kepala daerah banyak mengeluh kekurangan anggaran, tetapi di sisi lain justru ada Rp234 triliun yang tidak terserap. Ini harus disinkronkan, dudukkan persoalannya secara terbuka,” ujar Doli dalam keterangannya, Kamis (23/10).

Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, DPR RI mendorong agar Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri segera menggelar rapat koordinasi nasional dengan para kepala daerah. Tujuannya adalah mengklarifikasi penyebab penumpukan anggaran dan mencari solusi konkret agar tidak terulang.

Menurut Doli, langkah tersebut penting untuk mencegah salah tafsir publik serta menjaga stabilitas fiskal nasional.

“Kalau tidak segera dijelaskan, bisa menimbulkan tafsir lain dan mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut kepercayaan pada tata kelola pemerintahan,” katanya.

Baca juga : DPR ke Pemerintahan Baru: Pertumbuhan Ekonomi harus Berkualitas

Doli menyebut DPR memahami langkah pemerintah pusat yang mengurangi alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026. Namun, kebijakan itu perlu disertai evaluasi dan komunikasi terbuka agar tidak mengganggu pelayanan publik di daerah.

“Kami memahami ada penyesuaian dari pemerintah pusat, tapi perlu ada transisi yang jelas. Jangan sampai pengurangan ini justru menghambat pembangunan di daerah,” tegasnya.

Dorongan Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal

Komisi II DPR akan terus mengawal efektivitas kebijakan fiskal nasional agar prinsip pemerataan dan keberlanjutan pembangunan tetap terjaga. Doli menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, dan bebas korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan.

“Kita dorong agar ke depan pemerintah daerah semakin mandiri secara fiskal. Tapi tetap harus akuntabel, agar setiap rupiah dana transfer benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.