Dedi Mulyadi Sambangi BI, Bantah APBD Mengendap di Bank

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah tudingan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menahan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito. Ia bahkan mengusulkan agar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mempublikasikan data daerah yang menyimpan dana tersebut, terutama yang tidak ditempatkan di bank pembangunan daerah masing-masing.

Dedi menjelaskan, dirinya telah melakukan pengecekan langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) untuk memastikan kebenaran isu tersebut.

“Saya sudah memastikan, tidak ada dana daerah yang disimpan dalam bentuk deposito,” tegas Dedi dalam keterangan pers di Bandung, Selasa.

Baca juga : Purbaya Minta Dedi Mulyadi Cek ke BI soal APBD Mengendap

Menurutnya, jika memang ada pemerintah daerah yang menempatkan uang APBD dalam deposito, maka hal itu menunjukkan lemahnya kemampuan daerah tersebut dalam mengelola keuangannya.

Oleh karena itu, Dedi mendesak Menteri Keuangan Purbaya agar mengungkap secara terbuka daerah mana saja yang terbukti menyimpan dana dalam bentuk deposito di berbagai bank. Ia menilai, keterbukaan data penting untuk mencegah timbulnya opini negatif bahwa semua pemerintah daerah tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik.

“Kesan negatif seperti itu bisa sangat merugikan daerah-daerah yang sebenarnya sudah bekerja dengan baik,” ujarnya.

Baca juga : Dedi Mulyadi Minta Penjelasan Kemendagri dan BI soal Data Rp4,1 Triliun APBD Jabar Mengendap

Dedi menambahkan, apabila semua daerah dipandang sama, maka daerah yang disiplin dan efektif dalam pengelolaan anggaran justru akan menghadapi kendala fiskal yang dapat menurunkan daya dukung pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini justru sedang mempercepat realisasi belanja publik, meski dilakukan dengan prinsip efisiensi anggaran.

Pernyataan Dedi tersebut merupakan tanggapan atas ucapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebutkan adanya 15 pemerintah daerah yang menempatkan dana mereka bukan di bank pembangunan daerah, termasuk Jawa Barat. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (20/10).

Dalam rapat tersebut, Purbaya menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut memiliki deposito Rp14,683 triliun, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun.

Purbaya mengutip data dari Bank Indonesia yang mencatat total dana pemerintah daerah yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun. Angka itu terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun. (E-3)