Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia untuk menelusuri kebenaran data terkait dana Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang disebut mengendap sebagai deposito.
Dedi mengatakan langkah ini penting karena data tersebut menjadi polemik publik
"Hari ini saya (memang) sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia," kata Dedi dikutip dari Antara, Rabu (22/10).
Secara internal, Dedi memastikan pihaknya telah memanggil seluruh pejabat terkait pengelolaan keuangan Pemprov Jabar untuk menanyakan kejelasan data.
"Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong," katanya.
Dedi menegaskan, berdasarkan data internal per 15 Oktober 2025, tidak ada simpanan Pemprov Jabar sebesar Rp4,1 triliun seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Itu tidak ada," katanya.
Karena itu, Gubernur Jabar akan mendatangi Kemendagri untuk mencocokkan data dan kemudian berkoordinasi dengan Bank Indonesia guna menelusuri sumber data yang menimbulkan polemik.
"Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut," ujarnya.
Dedi menekankan bahwa seluruh proses verifikasi data akan dilakukan secara transparan agar publik mendapatkan informasi yang akurat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut 15 daerah, termasuk Jawa Barat, menyimpan dana di deposito. Menurut Purbaya, Pemprov Jabar menyimpan Rp4,17 triliun, Pemprov Jakarta Rp14,68 triliun, dan Pemprov Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Data ini bersumber dari Bank Indonesia yang mencatat total dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun. (Ant/P-4)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM melarang penyapu koin di Jembatan Sewo, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu selama arus mudik Lebaran 2026 dan memberikan kompensasi Rp400ribu
FENOMENA warga berebut uang receh dengan menyapu koin di Jembatan Sewo, Pantura kembali terjadi menjelang Hari Raya Idulfitri. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memberi kompensasi
Menhub Dudy Purwagandhi mengimbau kebiasaan masyarakat menyapu koin di Jembatan Sewo, Jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat, dihentikan sementara selama mudik lebaran 2026, ini respons KDM
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memberikan kompensasi bagi 483 orang kusir delman dan tukang becak di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat
Tri lebih dulu menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan Pemprov Jawa Barat terhadap pembangunan di Kota Bekasi, mulai dari pengembangan kawasan wisata Kalimalang
orangtua siswa SMK Islamic Development Network atau IDN Boarding School menggeruduk Bale Pananggeuhan Gedung Sate, Selasa (10/3. Mereka memprotes karena Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana pelebaran defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved