Sensus Ekonomi 2026 harus Akurat karena Jadi Penentu Arah Kebijakan Nasional

Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Ia menyebut, tanpa data yang akurat dan komprehensif, pemerintah akan kesulitan menyusun kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

“Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting untuk membaca kondisi ekonomi nasional secara utuh, termasuk sektor informal yang selama ini belum tercatat optimal. Tanpa data yang akurat, mustahil bagi pemerintah membuat kebijakan yang tepat sasaran. Data adalah kompas pembangunan, dan BPS adalah nakhodanya,” ujar Nilam saat membuka Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (21/10/2025).

Menurut Nilam, Sensus Ekonomi terakhir pada 2016 sudah tidak lagi relevan sepenuhnya karena dalam satu dekade terakhir, struktur ekonomi nasional berubah drastis akibat digitalisasi, pandemi covid-19, krisis global, hingga tumbuhnya ekonomi hijau dan industri kreatif.

Baca juga : DPR Khawatirkan Kinerja Perekonomian Indonesia

Ia menekankan pentingnya SE2026 untuk melakukan pendataan hingga tingkat desa, termasuk UMKM dan pelaku usaha digital, agar data yang dihasilkan bisa digunakan untuk memberikan akses pelatihan, pendampingan, dan permodalan.

“Kita ingin Sensus Ekonomi 2026 menjadi pintu pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia,” jelas politikus Partai NasDem itu.

Sebagai mitra kerja Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi X DPR RI, kata Nilam, berkomitmen memastikan SE2026 menjadi dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi statistik masyarakat dan aparatur daerah agar hasil sensus dapat benar-benar dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.

Baca juga : Ekonomi Tumbuh 5,31 Persen, Kinerja Pemulihan Ekonomi Makin Solid

Nilam mencontohkan Sulawesi Tengah yang mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada 2023, yakni 12,4%, jauh di atas rata-rata nasional 5,1%. Namun, di sisi lain, masyarakat di sana belum tergolong sejahtera. Artinya, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak otomatis mewujudkan kesejahteraan penduduk.

“Sebanyak 60% tenaga kerja di Sulawesi Tengah masih berada di sektor informal,” ungkapnya.

Karena itu, Nilam mendorong agar Sulawesi Tengah dan daerah lainnya mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada sektor tambang menuju pertanian modern, pariwisata berbasis alam, dan industri kreatif.

“Kami di Komisi X akan memastikan SE2026 benar-benar menjadi dasar kebijakan yang hidup dan digunakan, bukan sekadar dikumpulkan,” tegasnya.

Nilam meminta BPS memastikan hasil sensus dapat dipublikasikan secara cepat dan terbuka agar bisa dimanfaatkan oleh publik.

“Setiap data adalah cerita tentang masyarakat yang bekerja, berjuang, dan berinovasi demi masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (E-3)