Pemkot Bandung Targetkan Kebijakan Berbasis Data Melalui Sensus Ekonomi 2026

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) menargetkan kebijakan pembangunan yang semakin presisi dan berbasis data melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data statistik memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan publik. Pembangunan tidak boleh lagi didasarkan pada asumsi atau perasaan, melainkan pada angka yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam Sosialisasi Sensus Ekonomi dan Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Selasa (23/12).

“Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting bagi kita semua dalam melihat gambaran perekonomian, khususnya Kota Bandung, melalui data dan angka yang akurat. Sejumlah indikator ekonomi saat ini menjadi perhatian Pemkot Bandung, di antaranya rasio gini dan pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Baca juga : Pemkot Bandung Manfaatkan Momen Nataru untuk Raup Wisatawan

Farhan menilai, data yang presisi akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam upaya menurunkan ketimpangan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi Kota Bandung berada di kisaran 5 persen. Tantangannya adalah bagaimana momentum ini bisa terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan.

"Saya memastikan Pemkot Bandung berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pembinaan statistik sektoral, mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kecamatan dan kelurahan," terangnya.

Farhan juga mengingatkan, sensus ekonomi dilakukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan. Selain itu, seluruh proses pendataan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan data pribadi.

Baca juga : Pemkot Bandung Dukung Komdigi Tingkatkan Ruang Digital yang Aman Bagi Anak

PELAKSANAAN SENSUS
Kepala BPS Kota Bandung Samiran menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026. Saat ini, BPS Kota Bandung telah melakukan tahapan awal berupa pengecekan terhadap sekitar 111.000 unit usaha di Kota Bandung.

“Dari hasil pengecekan awal, sekitar 111 ribu usaha telah kami verifikasi dari sisi alamat, jenis usaha, hingga wilayah administrasi. Namun jumlah tersebut baru sekitar 40 persen dari keseluruhan target,” ucapnya.

Menurut  Samiran, pada Januari hingga Februari mendatang, BPS akan kembali melakukan pengecekan lapangan sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026. Data awal tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan pendataan sensus berjalan akurat dan menyeluruh.

“Ini merupakan cikal bakal data yang akan kami gunakan dalam Sensus Ekonomi 2026. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pihak sangat kami harapkan. BPS Kota Bandung akan melibatkan sekitar 3.200 petugas sensus yang akan dilatih sebelum diterjunkan ke lapangan," paparnya.

Samiran berharap pelaksanaan sensus di seluruh kecamatan dapat berjalan lancar, termasuk dalam menghadapi tantangan rendahnya respons dari sebagian pelaku usaha. Tentu dukungan dari Pemkot Bandung dalam membantu petugas BPS di lapangan agar seluruh perusahaan dapat terdata dengan baik sangat diharapkan.

PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL
Selain sensus ekonomi, BPS Kota Bandung juga terus memperkuat pembinaan statistik sektoral melalui kolaborasi dengan Wali Data Kota Bandung. Pembinaan tersebut mencakup dukungan terhadap program LACI RW serta pembinaan Desa Cantik yang telah dilaksanakan di sejumlah wilayah.

“BPS terbuka untuk memberikan pembinaan statistik sektoral kepada perangkat daerah dan wilayah. Silakan berkomunikasi dengan kami, insyaallah kami siap hadir,” tandasnya.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Bandung berharap dapat membangun budaya kerja pemerintahan yang berbasis data dan fakta, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar presisi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (E-2)