Data adalah Fondasi Pembangunan, Baik di Pusat maupun Daerah

Data yang lengkap dan presisi merupakan fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun pelaku usaha, sangat bergantung pada data yang berkualitas untuk merancang kebijakan dan strategi yang efektif. Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Sensus Ekonomi adalah kegiatan besar yang digelar setiap 10 tahun pada tahun berakhiran angka 6. Sensus ini menjadi salah satu agenda statistik terbesar di Indonesia karena menghasilkan data yang tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi aktual, tetapi juga menjadi acuan penetapan kebijakan, membaca tren perkembangan, serta membantu dunia usaha melihat peluang dan tantangan masa depan.

Berdasarkan informasi di laman resmi SE2026 sensus.bps.go.id/se2026/, kegiatan ini akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia yang komprehensif. Pendataan dilakukan secara menyeluruh untuk menggambarkan struktur ekonomi terkini, mencakup seluruh sektor usaha berdasarkan skala (mikro, kecil, menengah, dan besar), serta berdasarkan wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota). Peta ekonomi tersebut menjadi dasar dalam memahami dinamika usaha secara lebih tajam.

Baca juga : Data Sensus Ekonomi Jadi Fondasi Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045

Pada level daerah, data hasil SE2026 memberikan pijakan penting bagi pemerintah daerah untuk membaca kondisi ekonomi secara lebih detail. Dengan mendata seluruh pelaku usaha tanpa kecuali, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi klaster usaha yang bertumbuh, sektor unggulan, serta potensi ekonomi spesifik di berbagai kecamatan. Informasi ini menjadi pedoman dalam menentukan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, melihat wilayah yang berkembang cepat, dan mencegah pembangunan yang hanya terpusat di satu kawasan.

Selain itu, SE2026 juga membantu perencanaan infrastruktur daerah. Data sensus dapat digunakan sebagai dasar pembangunan pasar, penguatan sentra UMKM, pengembangan jaringan logistik, hingga penentuan lokasi kawasan industri atau pergudangan sesuai karakter ekonomi wilayah. Dengan memahami sebaran aktivitas usaha, pemerintah daerah bisa menentukan wilayah mana yang memerlukan dukungan layanan tambahan, misalnya perbaikan akses jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

Data rinci yang terkumpul memungkinkan pemerintah membuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Alokasi anggaran dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta profil usaha yang terstandar nasional, berbasis KBLI terbaru, memudahkan daerah menawarkan potensi ekonominya ke calon investor. Data ini menjadi bahan penting dalam penyusunan investment brief, mulai dari prospek sektor usaha, ketersediaan tenaga kerja, hingga peluang bermitra dengan pelaku usaha lokal.

Baca juga : Data untuk Masa Depan: Mengapa Sensus Ekonomi 2026 Penting bagi Kita Semua

SE2026 akan berlangsung di seluruh Indonesia mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pengisian kuesioner secara online (CAWI) dilakukan pada 1–31 Mei 2026 dan ditujukan terutama untuk perusahaan besar yang akan menerima tautan pengisian melalui email. Pendataan lapangan secara langsung dari 1 Juni hingga 31 Juli 2026 kemudian menyasar seluruh usaha yang belum melakukan pengisian mandiri. Proses ini melibatkan petugas sensus dari berbagai daerah.

Melalui pelaksanaan SE2026, BPS berharap Indonesia memperoleh gambaran menyeluruh tentang struktur usaha dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang setiap tahun. Data tersebut akan menjadi landasan penting untuk melakukan rebasing PDB, memperbarui kerangka data nasional, dan menyusun berbagai analisis ekonomi yang dibutuhkan banyak pihak.

Amalia Adininggar Widyasanti kerap mengingatkan bahwa statistik bukan sekadar deretan angka, tetapi memiliki makna dan cerita yang mengarahkan pembangunan. Ia mengibaratkan penggunaan data sebagai pembangunan rumah yang didasarkan pada blueprint lengkap, setiap langkah terukur karena fondasinya jelas dan struktur bangunannya terencana. Sebaliknya, membangun tanpa data sama halnya dengan membangun berdasarkan perkiraan belaka: rawan salah arah, boros anggaran, dan berisiko gagal. Seperti GPS yang memberi rute terbaik saat berkendara, data menjadi penunjuk jalan yang membuat keputusan lebih efisien dan dapat dipercaya. Investasi dalam data memang membutuhkan biaya, tetapi mengabaikannya jauh lebih mahal.