Anggota DPR RI Minta Penutupan Sejumlah Usaha di Kawasan Puncak Ditinjau Ulang

ANGGOTA DPR RI Mulyadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meninjau ulang kebijakan penyegelan dan penutupan sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan berdampak besar terhadap perekonomian lokal.

“Saya minta kebijakan Menteri ditinjau dan dilakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya,” ujar Mulyadi menjawab wartawan, di Pesona Alam Resort, Kabupaten Bogor, Kamis (16/10).

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kawasan Puncak adalah daerah dengan karakteristik ekonomi yang bergantung pada sektor wisata dan jasa. Penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata.

Baca juga : Legislator Soroti Selisih Nilai Kerugian Negara dalam Kasus Pertamina

“Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Hotel dan restoran menurun okupansinya, petani kesulitan menjual sayuran dan buah, dan pendapatan mereka (omset) juga merosot. Saya dengar dari Pak Bupati, omset turun sampai 50%–80%,” ungkap Mulyadi.

MI/HO--Anggota DPR RI Mulyadi

Minta Pemerintah Bertindak Bijak

Mulyadi mengatakan, dirinya sudah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi, serta pihak Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH agar kebijakan penutupan itu ditinjau kembali.

Baca juga : Komisi IV DPR Tekankan Pengelolaan Terpadu untuk Kesejahteraan Nelayan

“Saya sudah bicara dengan Dirjen Gakkum KLH. Beliau janji tidak akan ada lagi agenda penutupan, kecuali untuk pembinaan. Bahkan sudah ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kembali dibuka,” katanya.

Menurut Mulyadi, pemerintah seharusnya bersikap adil dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi. Namun, bagi pihak yang terbukti melanggar aturan atau merusak lingkungan, penegakan hukum harus tetap dijalankan.

“Kita apresiasi pemerintah kalau menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong dibina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD,” tegasnya.

Akibat penyegelan ini, lanjutnya, banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan banyak masyarakat yang tidak bisa keluar mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikan

Puncak Sebagai Ikon Wisata Nasional

Mulyadi menilai kawasan Puncak merupakan salah satu ikon wisata nasional yang harus dijaga bersama. Ia mengingatkan bahwa stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan.

“Pemerintah jangan membuat keputusan yang bikin gaduh. Kalau niatnya mengabdi, ayo duduk bersama. Jangan sampai masyarakat dan pelaku wisata dianggap musuh,” kata anggota DPR tiga periode dari daerah pemilihan Bogor itu.

Ia juga mengaku telah membuka posko di beberapa titik untuk menampung aspirasi masyarakat agar situasi tidak semakin memanas. 

“Saya buka posko supaya aspirasi masyarakat tersalurkan. Kalau tidak ditampung, bisa meledak di jalan. Sudah banyak spanduk dan rencana aksi demo,” ujarnya.

Investasi yang Taat Aturan Harus Didukung

Sebagai wakil rakyat dari Bogor, Mulyadi menegaskan dirinya mendukung investasi yang bertujuan menggerakkan ekonomi daerah, selama sesuai dengan peraturan dan tidak merusak lingkungan.

“Siapa pun yang mau investasi dan taat regulasi, saya apresiasi. Karena itu membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan daerah. Negara kita saja susah mencari investor, jadi kalau ada yang mau tanam modal di Puncak, harusnya kita jaga,” tegasnya.

“Kita berterima kasih pada pemerintah yang menertibkan pelanggaran. Tapi jangan semua dipukul rata. Puncak ini bukan hanya tempat wisata, tapi juga sumber kehidupan masyarakat,” tutup Mulyadi. (Z-1)