Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Perluni Unika Respons DPR dan MK dalam UU Pilkada

Menanggapi perkembangan politik nasional yang sedang meningkat eskalasinya dalam beberapa hari belakangan itu, Perluni Unika Atma Jaya dari Kampus 1 Semanggi memberikan pernyataan.

KPU Takut Kena Sanksi Jika Langsung Terapkan Putusan MK

Afifuddin megatakan, surat permohonan konsultasi telah dikirim KPU ke DPR pada Rabu (21/8), sehari setelah MK membacakan putusan yang dinilai progresif bagi banyak kalangan.

Pintu Belakang Gedung DPR Jebol, Massa Aksi Minta Bertemu Dasco

Gerbang Pancasila Gedung DPR jebol didobrak oleh massa aksi yang menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada, Kamis (22/8).

Aksi Tolak RUU Pilkada, Pagar DPR Tidak Mampu Menahan Massa

Sebagian pagar Gedung MPR/DPR/DPD yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, jebol pada Kamis (22/8) saat massa aksi yang menolak RUU Pilkada berusaha masuk komplek parlemen

Suara Keresahan Reza Rahadian Melihat Negara Dikuasai Pihak Tertentu 

Aktor Reza Rahadian ikut melakukan orasi didepan gedung DPR RI menuntut DPR membatalkan rencana revisi Undang-undang (UU) Pilkada

Soal Revisi UU Pilkada, PBNU Minta DPR Dengarkan Suara Demonstran

Dia memandang, langkah pendemo merupakan aspirasi rakyat, yang harus didengar oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR.

Paripurna Berikutnya Harus Dijadwalkan Lewat Rapim dan Bamus

DPR tidak bisa bertindak di luar aturan khususnya tata tertib. Pernyataan ini sekaligus menjawab tentang kemungkinan deadlock hingga waktu pendaftaran calon di KPU pada 27 Agustus nanti.

Muhammadiyah Minta DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Melihat dinamika kemarahan publik,  sudah seharusnya DPR tidak berseberangan, berbeda, dan menyalahi putusan MK

Ratusan Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Kawal Putusan MK

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung, Jawa Barat, bersama dengan masyarakat, melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (22/8) siang.

Guru Besar Universitas Indonesia: Indonesia dalam Bahaya Otoritarianisme

DGB UI meminta semua pihak mencermati beberapa hal. Pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga negara.

Ketidakhadiran di Paripurna Bentuk 'Boikot' Anggota DPR

Sebagai anggota DPR Luqman memutuskan tidak hadir pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini dengan agenda pengambilan keputusan untuk mengesahkan RUU Pilkada.

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Sebut DPR Khianati Konstitusi

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menyebut DPR RI secara arogan dan vulgar mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi.

PP Muhammadiyah Sebut DPR Seharusnya Jadi Teladan dan Mematuhi UU

DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi

Penggunaan Belanja Lain-Lain Akan Dibahas Banggar DPR

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas perihal alokasi belanja lain-lain dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diusulkan pemerintah.

20 September, Perjuangan Terakhir Legislasi RUU PPRT di Periode 2019-2024

Berhentinya proses legislasi di meja pimpinan DPR RI harus menjadi perhatian masyarakat sehingga mandeknya proses legislasi bisa membuka mata semua orang.

Abaikan Kepentingan Perempuan, DPR Punya Catatan Buruk Legislasi termasuk RUU PPRT

Eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan isu lain sehingga isu terkait perlindungan kepada perempuan jarang terbaca.

Langkah DPR Enyahkan Putusan MK Dinilai Merusak Demokrasi

Putusan tersebut menggugurkan tafsir yang dibuat oleh Mahkamah Agung (MA) sebelumnya bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Kuota Haji

Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief membantah isu adanya  jual beli kuota haji.

DPR dan Pemerintah Mufakat Bentuk Panja Revisi UU Pilkada

DPR  dan pemerintah sepakat membentuk panitia kerja yang beranggotakan 40 anggota dewan untuk menggodok revisi UU No 10/2016.

Masyarakat Sipil Akan Boikot Pilkada 2024 jika Putusan MK Dikebiri

Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).

Kemenlu dan Kembalinya Dplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia