Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, secara tegas menolak liberalisasi sektor ketenagalistrikan melalui pasal power wheeling. Pasal tersebut dipaksa masuk ke Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Menurutnya, jika dibarkan, itu berisiko membebani subsidi energi dan program-program kerakyatan pada periode pemerintahan mendatang.
“Beban fiskal pemerintahan mendatang bakal bertambah karena kenaikan subsidi listrik. Subsidi dipastikan naik lantaran harga listrik akan ditentukan mekanisme pasar,” kata Mulyanto kepada media, Jumat (6/9).
Jika beban subsidi energi meningkat, APBN yang digunakan untuk program pemerintah baru, yaitu Makan Bergizi Gratis serta peningkatan gaji guru berisiko terganggu.
Baca juga : Cegah Tarif Listrik Naik, DPR Pastikan Power Wheeling Tak Masuk RUU EBET
“APBN itu kan sumber daya langka dan terbatas. Untuk itu perlu dioptimalkan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat dalam berbagai sektor strategis,” tegasnya.
Mulyanto menjelaskan, kenaikan subsidi listrik berisiko muncul karena aturan power wheeling memperbolehkan pembangkit swasta untuk menjual listrik EBET yang diproduksi secara langsung kepada masyarakat dengan menyewa jaringan milik negara.
“Menjadikan pihak swasta dapat menjual listrik yang diproduksi secara langsung kepada masyarakat adalah liberalisasi sektor kelistrikan,” tegasnya.
Penolakan ini, kata Mulyanto, adalah soal yang bersifat prinsip karena bertabrakan dengan norma konstitusi yang telah ada, bahwa pihak swasta tidak dapat menjual listrik yang diproduksi secara langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, dengan negara menguasai penuh sistem ketenagalistrikan, negara akan dengan leluasa mengontrol keterjangkauan tarif listrik sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat. (Z-11)
ANALIS Hukum Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bayu Yusya memberikan catatan terkait berbagai kebijakan di sektor energi sepanjang 2024.
Pemerintah juga diminta untuk mencari sumber bahan bakar pengganti atau substitusi dari sumber energi fosil yakni dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan.
Jika ketentuan power wheeling disetujui maka swasta dibolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.
Ketua Umum SP PT PLN Abrar Ali menyatakan pembahasan RUU EBET termasuk di dalamnya soal skema power wheeling, sebaiknya menunggu pemerintahan baru terbentuk akhir Oktober mendatang.
INDONESIA tengah mengupayakan agar dana hibah dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat ditambah. Itu karena rencana porsi dana hibah saat ini dinilai terlalu kecil.
Menggunakan kabel ekstensi di waktu yang tidak tepat dapat merusak perangkat dan alat elektronik, serta meningkatkan risiko keselamatan yang serius bagi pengguna.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
Bila PLN ingin memberikan diskon tarif ke masyarakat lagi, sebaiknya dilakukan justru pada saat puncak penggunaan terjadi. Misalnya mulai dari sebelum ramadan hingga lebaran usai.
Bila PLN ingin memberikan diskon tarif ke masyarakat lagi, sebaiknya dilakukan justru pada saat puncak penggunaan terjadi. Misalnya mulai dari sebelum ramadan hingga lebaran usai.
GUBERNUR Sumsel Herman Deru melakukan penyalaan sambungan listrik untuk lima desa di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Selasa (15/4) siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved