Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BERBAGAI temuan Pansus Angket Haji DPR kian menguatkan dugaan penyimpangan kuota haji tambahan. Anggota Pansus Angket Haji DPR Wisnu Wijaya mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan KPK dan Polri untuk menindaklanjuti proses investigasi pansus.
"Opsi untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum Polri atau KPK sangat terbuka, bahkan menjadi wacana yang terus menguat dalam diskusi di kalangan internal pansus merespons sejumlah dinamika dari investigasi yang dilakukan oleh pansus haji DPR," ujarnya, Sabtu (7/9).
Dalam proses investigasi yang dilakukan pansus menyesalkan sikap Kementerian Agama (Kemenag) yang tidak kooperatif terhadap pansus haji dengan mangkirnya sejumlah penjabat yang dipanggil oleh pansus serta dugaan pemberian keterangan dan/atau dokumen palsu oleh saksi terdahulu.
Baca juga : Kemenag Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Kuota Haji
Selain menimbulkan kesan adanya upaya merintangi penyelidikan, sikap tidak koperatif Kemenag juga dapat dimaknai sebagai bentuk pelecehan terhadap niat baik DPR untuk menyelesaikan masalah dugaan penyimpangan kuota haji tambahan secara persuasif.
Tindakan contempt of parliament (penghinaan terhadap parlemen) ini menguatkan dorongan pansus haji DPR untuk segera melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.
"Kami memertanyakan keseriusan Kemenag menghadirkan kualitas layanan haji ke depan yang berkeadilan, bermartabat, dan memanusiakan jemaah. Ini bisa dimulai dengan mempertebal kembali sikap koperatif institusi tersebut terhadap pansus haji DPR dengan membawa niat semata-mata untuk menghadirkan kualitas layanan haji yang lebih baik di masa mendatang," tandasnya. (J-2)
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Dalam masa transisi tersebut BPH RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama yang juga mencakup tentang fasilitas dan infrastruktur penunjang penyelenggaraan ibadah haji.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengumumkan bahwa tunjangan profesi bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Non ASN di bawah Kemenag yang belum mengikuti inpassing resmi naik.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) menyelenggarakan kegiatan Lebaran Yatim secara nasional.
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved