Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Pemerintah melalui Kemensos memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Upaya yang dilakukan, seperti pemadanan nomor induk kependudukan (NIK).
ANGGOTA Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, mengatakan, kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Negara berharap akselerasi penyaluran BLT BBM dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.
Pemerintah tetap fokus menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah dinamika perekonomian global dengan tetap membuat daya beli masyarakat tetap tumbuh positif.
Pada Jumat (9/9) malam, Kemnaker telah memproses pencairan BSU tahap pertama bagi 4,36 juta pekerja atau buruh, dengan anggaran mencapai Rp2,61 triliun.
Sebab, penaikan harga BBM semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah turun 30%. Dengan harga BBM naik, daya beli akan turun lagi menjadi 50%.
Kepala Negara berharap penyaluran bantuan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah penaikan harga BBM dan dampak pandemi covid-19.
Menurut kedua partai politik tersebut, kebijakan penaikan harga BBM semakin menekan daya beli masyarakat, yang belum sepenuhnya pulih akibat terdampak pandemi covid-19.
Gerak bersama untuk mengendalikan inflasi itu mutlak dilakukan. Sebab, BI tidak mampu meredam lonjakan inflasi akibat gejolak faktor geopolitik dan ekonomi dunia.
KSPI pun menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, berikut BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Pemerintah memperkirakan dengan tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM, dapat menahan pertambahan angka kemiskinan.
Masyarakat dinilai belum siap menghadapi kenaikan harga BBM subsidi. Indonesia bisa terancam stagflasi, yakni kenaikan inflasi yang signifikan dan tidak disertai kesempatan kerja.
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Untuk BLT BBM, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga.
Program bantuan tersebut bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi, kondisi perekonomian tengah mengalami tekanan, baik dari faktor domestik maupun eksternal.
Jokowi mengatakan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite akan diputuskan secara hati-hati agar tidak menurunkan daya beli rakyat
Samuel menegaskan bahwa meskipun inflasi umum meningkat mendekati 5% pada Juli 2022, namun inflasi inti tetap terjaga di 2,86%.
Suroto menjabarkan fondasi ekonomi Indonesia terletak pada konsumsi domestik. Oleh sebab itu yang patut dilakukan adalah menjaga keberlangsungan dan keberadaan sisi permintaan domestik.
Peningkatan inflasi disebabkan kenaikan harga komoditas pangan dan energi di level global. Serta, faktor anomali cuaca yang berdampak pada produksi kebutuhan pokok.
Tito berharap daerah membelanjakan anggaran secara konsisten. Pasalnya, realisasi belanja daerah bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah melalui instrumen APBN, berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan pemulihan ekonomi berlanjut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved