Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
TINGKAT inflasi Indonesia mengalami kenaikan secara persisten sejak Februari 2022. Pada Juli 2022, tingkat inflasi tahunan (year on year/yoy) tercatat sebesar 4,94%.
Adapun peningkatan tersebut disebabkan kenaikan harga komoditas pangan dan energi di level global. Serta, faktor anomali cuaca di dalam negeri. Tingkat inflasi kali ini sekaligus menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.
Saat itu, inflasi tahunan mencapai 6,25% (yoy). Namun, kondisi inflasi nasional disebut masih dalam posisi terkendali dan cukup baik.
"Inflasi Indonesia secara yoy itu mengalami peningkatan yang persisten sepanjang 2022. Namun kondisi tersebut kalau dibandingkan dengan beberapa negara, kita masih lebih baik," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (1/8).
Baca juga: BI Masih Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,50%
Kondisi inflasi yang lebih baik, lanjut dia, tecermin dari tingkat inflasi komponen inti. Secara tahunan, pada Juli 2022, komponen inflasi inti berada di level 2,86%. Komponen yang menggambarkan daya beli masyarakat masih cukup baik, serta memberikan andil pada inflasi umum sebesar 1,87% (yoy).
Margo menyebut bahwa inflasi inti Indonesia relatif rendah. Kondisi ini menggambarkan fundamental ekonomi nasional masih bagus. Jika dibandingkan dengan beberapa negara, utamanya negara anggota G20, inflasi inti Indonesia masih jauh lebih baik dan terjaga.
Kenaikan tingkat inflasi didorong oleh komponen harga bergejolak (volatile price), dengan inflasi mencapai 11,47% (yoy) dan andil 1,92% (yoy). Tingginya inflasi komponen harga bergejolak disebabkan kenaikan harga cabai merah, bawang merah dan cabai rawit.
Harga komoditas tersebut mengalami kenaikan akibat faktor anomali cuaca. Sehingga, mengakibatkan potensi gagal panen dan mengganggu distribusi. "Beberapa daerah penghasil produk hortikultura, seperti cabai merah dan bawang merah, di beberapa sentra produksi, curah hujannya dikategorikan tinggi," jelas Margo.
Baca juga: Menkeu: Harga pangan Global berpotensi Naik 20% di Akhir Tahun
Sedangkan pada komponen harga diatur pemerintah (administered price), BPS mencatat inflasi sebesar 6,51% (yoy), dengan andil pada inflasi umum sebesar 1,15% (yoy). Inflasi pada komponen ini disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), elpiji, tarif listrik dan tarif angkutan udara.
BBM misalnya, terjadi kenaikan sebesar 12% pada Pertamax Turbo Juli 2022, Dexlite naik 16% dan Pertamina Dex naik 20%. Lalu pada elpiji, BPS mencatat kenaikan harga sebesar 14%. Sedangkan pada tarif listrik, pemerintah telah melakukan penyesuaian mulai 1 Juli 2022 kepada pelanggan dengan daya 3.500 volt ampere (VA).
Adapun bila dilihat secara bulanan (month to month/mtm) inflasi umum pada Juli 2022 tercatat sebesar 0,64%, naik 0,03% dari bulan sebelumnya. Angka bulanan itu didapat BPS dari pemantauan di 90 kota Indeks Harga Konsumen (IHK).
Dari hasil pemantauannya, didapati kenaikan harga IHK dari dari 111,09 pada Juni 2022 menjadi 121,80 di Juli 2022. Lalu 90 kota IHK yang dipantau BPS seluruhnya mengalami inflasi dan tertinggi terjadi di Kota Kendari.
Sementara kelompok pengeluaran yang mendorong kenaikan inflasi bulanan adalah makanan, minuman, dan tembakau. Pada Juli 2022, kelompok pengeluaran tersebut mencatatkan inflasi sebesar 1,16% (mtm) dengan andil 0,31% (mtm) pada inflasi umum.
Baca juga: Inflasi AS Cetak Rekor Tertinggi Baru dalam 40 Tahun
"Kalau dilihat lagi lebih detail, komoditas yang dominan memberikan andil kepada kelompok makanan, minuman dan tembakau itu berasal dari cabai merah dengan andil 0,15%. Diikuti bawang merah dengan andil 0,09% dan cabai rawit dengan andil 0,04%," terangnya.
Dominasi kelompok makanan, minuman dan tembakau pada kenaikan inflasi juga terjadi secara yoy. BPS mencatat kelompok tersebut mengalami inflasi sebesar 9,35% (yoy). Komoditas yang menyebabkan lonjakan inflasi, yakni cabai merah, minyak goreng, bawang merah dan rokok kretek filter.
Menyoroti komoditas minyak goreng, peran pemerintah dinilai berhasil untuk mengendalikan harga komoditas di level masyarakat. Pasalnya dalam tiga bulan terakhir, produk turunan kelapa sawit itu mengalami deflasi.
"Secara bulanan, tiga bulan berturut-turut memberi andil deflasi. Sedangkan secara tahunan, meski masih memberi andil inflasi, tapi trennya menurun dari waktu ke waktu," pungkas Margo.(OL-11)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.
SEBANYAK 2,38 juta orang di Indonesia berada dalam kategori kemiskinan ekstrem pada Maret 2025. Jumlah itu setara 0,85% dari total penduduk Indonesia. Demikian disampaikan BPS
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved