Buruh Siap Mogok Nasional, Jika Harga BBM tidak Turun

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta para buruh, petani dan nelayan untuk melakukan mogok nasional, jika sampai akhir tahun harga bahan bakar minyak (BBM) tidak diturunkan.

Hal tersebut disampaikan Said di hadapan ribuan buruh, yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Kompleks Parlemen pada Selasa (6/9).

"November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan diri untuk mogok nasional," pungkas Said.

Pihaknya meminta kaum buruh agar tidak takut untuk melancarkan mogok nasional. Said juga siap bertanggung jawab, jika terjadi hal yang tidak diinginkan setelah mogok nasional. Menurutnya, aksi mogok nasional secara terbuka, namun mengikuti aturan dan menjaga ketertiban.

Baca juga: Buruh Demo BBM di Jakarta, Presiden Jokowi di Bogor

"Syaratnya gampang, setop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi bus, saya akan instruksikan mereka setop operasional. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak mahasiswa," imbuhnya.

Menurut Said, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut. Pertama, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat, yang sudah turun 30%. Dengan penaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50%. 

"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5% hingga 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," tutur Said.

Baca juga: Ikappi: Kenaikan BBM Kerek Harga Sembako

Di tengah kenaikan BBM, upah buruh tidak mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan bahwa penaikan UMK 2023, kembali menggunakan PP 36/2021. "Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," sambungnya.

Said turut menyoroti penaikan harga BBM di tengah turunnya harga minyak dunia. Hal tersebut membuat pemerintah terkesan hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Menyoroti bantuan subsidi upah sebesar Rp150 ribu selama empat bulan, dirinya menilai sebagai upaya agar buruh tidak protes. 

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan penaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, serta BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Harga Pertalite yang semula Rp7.650 per liter dikerek menjadi Rp10.000 per liter. 

Adapun harga Solar dari awalnya Rp5.150 per liter, naik menjadi Rp6.800 per liter. Lalu, harga Pertamax ditetapkan sebesar Rp14.500 per liter, dari sebelumnya Rp12.500 per liter.(OL-11)