Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar, berikut BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Kenaikan harga BBM dinilai berdampak langsung pada lonjakan harga kebutuhan bahan pokok. Serta, menekan daya beli masyarakat, yang belum pulih terdampak pandemi covid-19.
"Kasihan warga, masih berat dampak pandemi, sudah kena beban BBM naik," cetus Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera, Sabtu, (3/9).
Baca juga: Menkeu: Banyak Orang Bermobil Masih Nikmati BBM Subsidi
Menurutnya, penaikan harga BBM bisa diperlambat dengan menunda proyek kereta cepat dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Besarnya anggaran proyek strategis tersebut dinilainya bisa dialihkan untuk anggaran subsidi energi.
"Pemerintah lebih mementingkan IKN dan kereta cepat, ketimbang membantu masyarakat. Harga BBM naik, itu berat sekali untuk rakyat," imbuhnya.
Baca juga: Harga BBM Naik, Buruh: Daya Beli akan Turun
Terpisah, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho mendesak pemerintah untuk membatalkan atau mencabut kembali kebijakan penaikan harga BBM. Sebab, beban kenaikan harga BBM dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami dari Demokrat dengan tegas menolak kenaikan BBM kali ini. Kami nyatakan, memilih bersama rakyat. Pemerintah segera batalkan kebijakan ini," pungkas Irwan.
Setidaknya, dari sembilan fraksi di DPR RI, enam fraksi menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Beberapa fraksi tersebut, yakni Demokrat, Golkar, PPP, PKS dan PKB. Sementara PAN dan PDIP menyatakain abstain. Hanya satu fraksi yang setuju, yakni NasDem.(OL-11)
Awalnya, penyesuaian direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2025. Nsmun pelaksanaan serentak akhirnya diputuskan pada Senin, 16 Juni 2025.
KPPU mengungkapkan berdasarkan hasil survei pemantauan di pasar tradisional, ditemukan bahwa mayoritas komoditas pangan mengalami lonjakan harga menjelang Lebaran 2025.
Kenaikan juga terjadi pada sayuran, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, beras dan terigu.
Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga kebijakan jangka pendeknya menjadi 0,5%, level tertinggi dalam 17 tahun, sebagai respons terhadap kenaikan harga konsumen.
PEMERINTAH memastikan barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat luas tak akan mengalami kenaikan harga meski PNN 12 persen.
Harga beras dan daging ayam di Kota Medan dan sekitarnya mulai merangkak naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (nataru).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved