FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar, berikut BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Kenaikan harga BBM dinilai berdampak langsung pada lonjakan harga kebutuhan bahan pokok. Serta, menekan daya beli masyarakat, yang belum pulih terdampak pandemi covid-19.
"Kasihan warga, masih berat dampak pandemi, sudah kena beban BBM naik," cetus Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera, Sabtu, (3/9).
Baca juga: Menkeu: Banyak Orang Bermobil Masih Nikmati BBM Subsidi
Menurutnya, penaikan harga BBM bisa diperlambat dengan menunda proyek kereta cepat dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Besarnya anggaran proyek strategis tersebut dinilainya bisa dialihkan untuk anggaran subsidi energi.
"Pemerintah lebih mementingkan IKN dan kereta cepat, ketimbang membantu masyarakat. Harga BBM naik, itu berat sekali untuk rakyat," imbuhnya.
Baca juga: Harga BBM Naik, Buruh: Daya Beli akan Turun
Terpisah, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho mendesak pemerintah untuk membatalkan atau mencabut kembali kebijakan penaikan harga BBM. Sebab, beban kenaikan harga BBM dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami dari Demokrat dengan tegas menolak kenaikan BBM kali ini. Kami nyatakan, memilih bersama rakyat. Pemerintah segera batalkan kebijakan ini," pungkas Irwan.
Setidaknya, dari sembilan fraksi di DPR RI, enam fraksi menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Beberapa fraksi tersebut, yakni Demokrat, Golkar, PPP, PKS dan PKB. Sementara PAN dan PDIP menyatakain abstain. Hanya satu fraksi yang setuju, yakni NasDem.(OL-11)
