Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH memastikan barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat luas tak akan mengalami kenaikan harga. Itu karena bahan-bahan kebutuhan pokok merupakan objek yang dikecualikan dari pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN 12 persen.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (15/12). Menurutnya, dengan pengecualian itu pemerintah telah mendukung stabilitas daya beli masyarakat.
Sebab, pemerintah juga memberikan keringanan berupa penanggungan tarif PPN sebesar 1 persen terhadap komoditas Minyakita, gula industri, dan tepung terigu.
"Ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu, yaitu Minyakita, diberikan 1 persen, jadi tidak naik ke 12 persen, kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di 11 persen, yang 1 persen ditanggung pemerintah," terang Airlangga.
"Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kebutuhan bahan pokok, secara khusus, gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3 persen juga tetap 11 persen," tambahnya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi juga menegaskan tak akan ada kenaikan harga pada bahan-bahan pangan lantaran dikecualikan dari pungutan PPN. "Tidak ada kenaikan, bahkan pengenaan PPN untuk komoditas strategis seperti jagung, beras, kedelai, bawang merah, bawang putih, semua jenis cabai, telur, ayam, daging ruminansia, dsb. Jadi tidak ada pengenaan," jelasnya.
Pemerintah, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto justru akan memberikan bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada 16 juta penerima manfaat selama dua bulan. Pemberian bantuan itu akan dilakukan oleh Perum Bulog. "Bapanas akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10kg," tutur Arief.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, perluasan objek pengecualian PPN ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. PPN DTP untuk Minyakita, misalnya, diberikan lantaran dikonsumsi oleh banyak masyarakat menengah ke bawah.
"Minyakita merupakan minyak goreng hasil DMO yang dibutuhkan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga tidak ada perubahan harga di masyarakat meskipun ada pemberlakuan PPN 12 persen. Dengan insentif ini diharapkan tidak terjadi penurunan realisasi DMO," jelasnya.
"PPN DTP tepung terigu, merupakan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat umum, khususnya MBR, sehingga diperlukan insentif agar tidak ada perubahan harga di masyarakat. Sedangkan PPN DTP gula industri, merupakan input penting bagi industri makanan minuman, sehingga diperlukan insentif agar terus menggerakkan aktivitas industri," pungkas Budi. (Z-9)
LEMBAGA Kaukus Muda Nusantara (LKMN) Tasikmalaya menyoroti penambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2025.
Mahasiswa enggan meninggalkan lokasi lantaran aspirasinya belum diterima oleh perwakilan pemerintah. Puluhan mahasiswa pun kekeh untuk tetap berunjuk rasa.
POLISI memastikan tidak ada mahasiswa yang ditangkap seusai aksi menolak penerapan PPN 12 persen yang sempat ricuh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (27/12) malam
KAI Daop 1 Jakarta mencatat sudah memberangkatkan sebanyak 588 ribu lebih penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru 2025 mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 .
PENGURUS organisasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen
PENGUSAHA tekstil di kawasan Pantura Jawa tengah, mengeluhkan berlakunya PPN 12 persen yang dinilai akan memberatkan seluruh mata rantai industri, terutama di sektor industri tekstil.
Secara umum harga-harga masih stabil menjelang akhir tahun. Fluktuasi harga hanya terjadi pada ikan nila dan kacang kedelai impor.
Jasman memantau harga lima komoditas pokok utama, yaitu daging sapi, telur, cabai merah, bawang, dan beras.
Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Sukatani, Tapos, Sabtu (19/11), harga beras kualitas medium naik dari Rp9.000 per kg menjadi Rp9.700 per kg.
PEMKAB Bogor akan terus melakukan kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM), sebagai upaya menstabilkan dan menekan angka kenaikan harga pangan.
Salman Al Farizi, Perwakilan Ketua UMKM bazar sembako murah mengaku programnya tepat sasaran lantaran berhasil menyentuh langsung warga kurang mampu.
Pemprov DKI Jakarta menggelar pasar sembako murah secara serentak di 44 titik di ibu kota, Rabu (7/2). Kegiatan itu digelar dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pokok di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved