Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah tetap fokus menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah dinamika perekonomian global. Salah satu upaya yang dilakukan ialah tetap membuat daya beli masyarakat tetap tumbuh positif.
"Fokus kebijakan kita adalah berusaha menjaga momentum pemulihan dengan menjaga daya beli masyarakat agar kenaikan (harga komoditas dan energi) tidak (berdampak) terlalu ekstrem," ujarnya dalam Bloomberg Recovery and Resillience: Spotlight on Asean Business, Senin (12/9).
Upaya menjaga daya beli itu salah satunya dilakukan dengan mempertebal bantuan sosial menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan pada awal bulan ini. Pengalihan dana subsidi BBM ke perlindungan sosial dinilai dapat tetap menggenjot daya beli masyarakat.
Hal tersebut juga dinilai menjadi jalan tengah untuk tetap bisa menjaga keberlanjutan dan kesehatan anggaran negara. "Pada saat yang sama kami juga memastikan bahwa anggaran kami juga aman dan kredibel dan berkelanjutan dalam jangka menengah panjang," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: BLT BBM Dinilai Mampu Ringankan Beban Masyarakat
Dia menilai kebijakan tersebut dapat tetap mempertahankan tren pemulihan yang sedang berlangsung di Tanah Air. Pasalnya, pemerintah tetap menyubsidi BBM dan di saat yang sama masyarakat mendapatkan tambahan bantuan sosial agar tetap bisa melakukan konsumsi.
Selain itu, keputusan pengalihan dana subsidi ke bantuan sosial juga dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi di dalam negeri. Kendati inflasi Agustus yang berada di level 4,6% lebih rendah dari Juli (4,9%), potensi peningkatan mesti diwaspadai, utamanya dari dampak kondisi global.
"Jadi kita coba pastikan dulu, kalau isunya dari sisi supply, kita akan bahas dari sisi supply, tentunya Bank Indonesia sebagai otoritas di sisi moneter juga harus menetapkan kebijakan yang akan berjalan untuk dapat mengelola ekspektasi inflasi serta stabilitas rupiah dalam hal ini," jelasnya. (OL-4)
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Alokasi BLT BBM, PKH, Bansos Sembako di Lumajang sebanyak 89.167 keluarga penerima manfaat (KPM). Saat ini, realisasi penyaluran sudah 98,5 persen,
Sekjen) Kemensos RI Harry Hikmat mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan pemerintah soal pemberian diskon tarif tol.
Peserta pameran, khususnya UMKM, sangat diuntungkan oleh ajang ini. Banyak di antaranya sukses besar dan bahkan langsung memesan slot untuk tahun berikutnya.
Pemerintah akan menyalurkan stimulus fiskal pada Juni hingga Juli 2025 sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Temuan evaluasi kementerian atau lembaga pemerintah menunjukkan masih adanya permasalahan serius, terutama terkait data ganda dalam daftar penerima bantuan sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved