BLT BBM Dinilai Mampu Ringankan Beban Masyarakat

PEMERINTAH tengah gencar menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM kepada masyarakat. Bantuan tersebut dinilai mampu mengurangi beban ekonomi rakyat terdampak kebijakan penyesuaian BBM.

Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45, Reyhan Noor menyatakan bahwa penyaluran BLT BBM bisa efektif meringankan beban rakyat. Skema pemberiaan subsidi selama ini cenderung kurang efektif karena siapapun dapat membeli BBM bersubsidi tanpa harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu.

"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian," ujarnya, Senin (12/9).

Di sisi lain, Reyhan mengimbau pemerintah mengawasi harga pangan beserta ketersediaan bahan yang terdistribusi di masyarakat. 

Sebab, apabila barang tidak tersedia maka harga akan cenderung naik.  Pasalnya, kombinasi antara menjaga ketersediaan barang pokok dan BBM merupakan kunci penting untuk menyukseskan kebijakan pemerintah ini.

Beberapa konsolidasi juga harus sesegera mungkin dilakukan, yakni  diantaranya dengan membahas penyesuaian upah minimum dengan pengusaha. Penyesuaian upah minimum akan sangat berguna bagi masyarakat, khususnya demi bisa mempertahankan daya beli mereka.

"Secara khusus, kebijakan BLT juga perlu disesuaikan untuk masyarakat tidak mampu untuk tahun depan. Penyesuaian dapat dilakukan, baik melalui penambahan nominal maupun jumlah penerima," pungkasnya.

Sebagai informasi, mengenai target penerima BLT ini sudah diperkirakan oleh pemerintah, yakni setidaknya ada sekitar 20,6 juta masyarakat kelas bawah ditambah dengan sekitar 16 juta pekerja. Selain itu, alih subsidi BBM dapat dimanfaatkan untuk sektor lain. 

Dalam hal ini, pengamat isu-isu strategis, Prof. Imron Cotan menilai dana subsidi BBM dapat dialihkan menjadi subsidi pada sektor transportasi.

“Terdapat kurang lebih 20,6 juta penduduk kelas bawah dengan memberikan subsidi perbulan Rp 600 ribu per keluarga, kemudian subsidi upah kepada 16 juta pekerja kita Rp 600 ribu per pekerja, dan kemudian pemerintah juga menyisihkan 2% dari dana transfer umum untuk mensubsidi sektor transportasi,” ujarnya.
Ia juga meyakini dengan adanya bantalan sosial atau BLT tersebut akan membantu pemerintah menghadapi potensi dari dampak penyesuaian harga BBM.

“Saya yakin Pemerintah sudah memikirkan secara detail bagaimana mengatasi lonjakan-lonjakan harga akibat potensi penyesuaian harga BBM terhadap harga-harga komoditas pokok Indonesia yang mempengaruhi inflasi,” pungkasnya. (Ant/OL-8)