BI Minta Seluruh Pemangku Kepentingan Ikut Tangani Inflasi

GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam upaya pengendalian inflasi di Tanah Air. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat tetap memenuhi kebutuhan mendasar dan menjaga tingkat kesejahteraannya.

"Kita perlu melindungi rakyat dari kenaikan harga. Kita harus bersama melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, agar rakyat tentram, sehingga inflasi bisa terkendali, ekonomi tumbuh, Indonesia maju," ujarnya dalam peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Solo Raya, Sabtu (3/9).

Gerak bersama untuk mengendalikan inflasi itu mutlak dilakukan. Pasalnya, BI tak akan mampu meredam lonjakan inflasi akibat kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang kian suram. Dukungan diperlukan agar upaya bank sentral bisa optimal.

Baca juga: Menkeu: Subsidi BBM Dialihkan ke Bansos dan Bantuan Pekerja

Perry menyatakan, bila inflasi dapat terkendali, maka dapat dipastikan kondisi daya beli masyarakat berada dalam kondisi yang baik. Dengan begitu, keduanya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Alih-alih tersungkur seperti kebanyakan ekonomi negara lain, Indonesia harus bisa saling merangkul dan mendukung untuk menjaga tingkat inflasi. "Sejumlah negara mengalami resesi, dan yang rugi adalah rakyat. Karena itu mari kita bersama-sama mengatasi inflasi supaya tidak terjadi seperti di negara barat sana, inflasi tidak turun, suku bunga dikerek, ekonominya turun," jelas Perry.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menyatakan sependapat dengan Gubernur BI. Pasalnya, kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan pemangku kepentingan nasional telah berbuah manis pada penanganan pandemi covid-19.

Baca juga: Optimalkan DAK dan DAU untuk Kendalikan Inflasi Daerah

"Di ASEAN, kita adalah inflasi terendah kedua setelah Vietnam. Ini adalah hasil kerja bersama kita, agar barang-barang tidak naik harganya, sehingga rakyat bisa terlindungi," kata Dolfie.

Namun, dia menekankan bahwa sejumlah tantangan masih menanti di depan mata, utamanya dari sisi pangan. Indonesia merupakan negara penghasil beras paling produktif di ASEAN. Akan tetapi, biaya produksi beras Indonesia masih cukup tinggi, bahkan di level ASEAN.

Mahalnya biaya produksi beras diakibatkan tingginya sewa lahan pertanian. "Ternyata petani ini kita sekarang adalah buruh tani, karena mereka menyewa lahan. Lalu, masalah pupuk dan tenaga kerja. Ini menjadi tantangan kita ke depan," pungkasnya.(OL-11)