Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KETUA Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi (AKSES) Indonesia Suroto mengungkapkan pemerintah patut menguatkan beli masyarakat untuk menjaga perkonomian Indonesia.
"Walaupun itu tidak dimasukkan dalam kebijakan PEN pada UU 2/2020. Di sana lebih banyak ke mekanisme banking system dan lain-lain. Ternyata lebih banyak membantu adalah dana bansos," ujarnya di Jakarta, hari ini.
Hal itu terkait dengan berakhirnya anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2022. Keputusan itu diambil pemerintah seiring melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air dan membaiknya pemulihan ekonomi nasional.
Suroto menjabarkan fondasi ekonomi Indonesia terletak pada konsumsi domestik. Oleh sebab itu yang patut dilakukan adalah menjaga keberlangsungan dan keberadaan sisi permintaan domestik yang terkait erat dengan daya beli masyarakat.
"Yang terpenting ketika 60-70% fondasi ekonomi adalah konsumsi, otomatis yang perlu diselamatkan adalah demand side, daya belinya," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini tidak akan terserap optimal. Mengingat kasus pandemi Covid-19 tahun ini lebih terkendali dari sebelumnya.
"Penyerapan dana PEN sektor kesehatan tidak akan optimal karena kasus Covid-19 ini relatif sudah terkendali," kata Menko Airlangga. Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, anggaran PEN untuk sektor kesehatan akan direlokasi ke sektor lain. Salah satunya untuk mendukung sektor produktif, semisal bantuan sosial dalam program PEN.
Selain PEN, pemerintah memiliki program Bantuan Sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial pada tahun 2023 akan mencapai Rp432,2 triliun hingga Rp441,3 triliun. Menurut Teguh, Bansos memang masih diperlukan, namun pemerintah juga mengevaluasi jenis dan sasaran bansos.
Baca juga: Rupiah Menguat Didukung Solidnya Data Ekonomi Domestik
Perekonomian Indonesia diprediksikan akan tetap tumbuh pada Semester II 2022 dan bisa bertahan dari tantangan di 2023 jika bisa menjaga momentum positif pertumbuhan ekonomi.
“Penopang pertumbuhan akan berasal dari konsumsi rumah tangga seiring masih longgarnya PPKM (naiknya mobilitas publik). Lalu ada konsumsi jasa pendidikan yang secara seasonal pasti akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, lalu ada gaji ke 13 PNS juga,” kata Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman hari ini (9/8).
Secara khusus, pada bulan Agustus ini ada momen yang akan mendorong konsumsi. “Diskon hari kemerdekaan, bansos termasuk BLT, dan subsidi juga masih akan terus tumbuh guna menahan penurunan daya beli golongan tidak mampu akibat naiknya inflasi,” tambah Faisal.
Sebelumnya Menteri Keuangan menyatakan akan bahwa, perekonomian Indonesia sudah mencapai pra-Covid level dihitung dari sisi GDP-nya, baik tahun 2021 maupun 2022. Sementara dari sisi defisit APBN-nya relatif moderat.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB kuartal II 2022 mencapai Rp4.919,9 triliun atau tumbuh sebesar 5,44%. Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan berusaha untuk mempertahankan ekonomi di level yang baik untuk sisa Semester II tahun 2022. Salah satu sektor yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan adalah belanja Kementerian dan Lembaga.
Menurut Faisal, untuk tahun ini serapan belanja pemerintah di semester satu sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Yang masih belum maksimal justru belanja pemerintah daerah.
“Sebenarnya untuk pemerintah pusat akselerasi belanja guna mendukung pemulihan ekonomi sudah mulai terasa. Namun yang belum memang masih di pemerintah daerah karena masih ada dana-dana yang belum direalisasikan,” ungkap Faisal. (OL-4)
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Pentingnya peran pengusaha muda dalam menciptakan ekosistem ekonomi baru yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.
Pemerintah Kota Batam terus mendorong perluasan investasi dan pengembangan sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).
Industri makanan dan minuman nasional menunjukkan geliat pertumbuhan yang luar biasa, terutama di segmen halal.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp83,88 triliun hingga akhir triwulan II-2025.
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved