Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PT PP (Persero) Tbk, perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, terus menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur strategis nasional.
CHIEF Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut tengah mengkaji opsi penyelesaian masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Selain berlaku di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, ada potensi diterapkan di BUMN lainnya.
Danantara sebut terdapat tiga opsi pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini tengah dikaji bersama kementerian terkait.
CHIEF Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menegaskan bahwa posisi kepemimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap diprioritaskan untuk WNI.
Danantara menegaskan langkah penyegaran manajemen Garuda Indonesia bukan sekadar pergantian direksi.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggelontorkan dana APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh
Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau Waste to Energy (WtE) membutuhkan investasi mencapai Rp91 triliun.
Benyamin menuturkan, Kota Tangsel sebagai salah satu dari 10 daerah yang berpotensi menjadi lokasi Pembangunan PSEL berdasarkan hasil kajian KLH.
Pengembangan PLTSa akan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
PEMERINTAH mendorong agar investasi ke depan lebih banyak digerakkan oleh BUMN-BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih terus berlangsung.
perubahan nomenklatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengatur (BP) BUMN hanya menciptakan inefisiensi karena sudah ada Danantara
Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mengatakan BP BUMN sebaiknya punya kewenangan untuk menolak atau menyetujui rencana kerja Danantara.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Hal itu menunggu perubahan keempat UU BUMN disahkan DPR. Jadwal rapat paripurna DPR pengesahan revisi UU BUMN juga belum disampaikan.
Sampah menjadi salah satu persoalan yang saat ini dialami oleh Indonesia. Makin bertambahnya volume hampir di seluruh daerah membuat Indonesia dapat dikategorikan darurat sampah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa kolaborasi Danantara Trust Fund dengan Gates Foundation akan difokuskan pada tiga bidang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved