AS Lirik Mineral Kritis, Danantara Buka Ruang Negosiasi

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait akses mineral kritis asal Indonesia. 

Saat ini, Danantara telah memulai pembicaraan dengan lembaga ekspor-impor di AS, khususnya untuk memenuhi permintaan mineral kritis seperti tembaga. Permintaan tersebut menjadi bagian dari perundingan lanjutan dalam kerangka perjanjian dagang antara Indonesia dan AS, terkait penurunan tarif resiprokal bagi Indonesia dari 32% menjadi 19%.

"Tentu sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspor di Amerika terkait mineral kritis," ujar Airlangga saat meninjau persiapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat (26/12).

Baca juga : Penyertaan Modal Rp30,31 Triliun Jadi Langkah Strategis untuk Pemulihan Maskapai Nasional

Ia menjelaskan akses terhadap tembaga menjadi fokus pembahasan, mengingat perusahaan asal AS, Freeport McMoRan, telah berinvestasi di Indonesia sejak 1967 dan kini juga mengoperasikan fasilitas pengolahan (refinery) di Gresik, Jawa Timur.

Selain tembaga, sejumlah perusahaan AS juga menunjukkan minat pada mineral dan sektor strategis lainnya. Untuk nikel, misalnya, terdapat Vale, sementara pada sektor baterai kendaraan listrik tercatat perusahaan seperti Ford Motor Company dan Tesla. Adapun rincian persentase dan komoditas yang tercakup dalam kerja sama tersebut pada prinsipnya telah diatur dalam Executive Order 14257 tanggal 2 April 2025, terhadap barang asal Indonesia.

"Jadi, itu sudah ada dalam Executive Order," terang Politikus Partai Golkar itu. 

Baca juga : Purbaya Tegas Tolak APBN untuk Whoosh: Danantara Punya Uang, Jangan Minta ke Negara!

Airlangga menambahkan, mineral kritis yang juga menjadi perhatian AS ialah tanah jarang. Saat ini komoditas tersebut masih dalam tahap pengembangan oleh PT Timah.

Menurutnya, akses terhadap mineral kritis dibutuhkan Amerika Serikat untuk berbagai kepentingan strategis, mulai dari industri otomotif, pesawat terbang, roket, hingga peralatan pertahanan dan militer. 

"Jadi, kerja sama yang dibahas pada umumnya mencakup sumber daya alam berbasis tropis, bukan produk manufaktur seperti tekstil," tegasnya. 

Ke depan, pemerintah berharap pembahasan akses perdagangan ke AS dengan tarif rendah atau nol persen yang selama ini difokuskan pada sumber daya alam dapat diperluas secara bertahap ke produk manufaktur, seiring dengan penguatan nilai tambah dan daya saing industri nasional. (Ins/E-1)