Purbaya Tegas Tolak APBN untuk Whoosh: Danantara Punya Uang, Jangan Minta ke Negara!

MENTERI Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggelontorkan dana APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh. Ia menyebut tanggung jawab pembayaran berada di tangan BPI Danantara, lembaga pengelola aset BUMN yang disebut memiliki cukup dana.

“Sudah saya sampaikan ke Danantara. Mereka terima dividen dari BUMN Rp80-90 triliun, itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan Rp2 triliun untuk kereta cepat,” ujar Purbaya usai rapat di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10).

Purbaya menyebut, pihak Danantara masih akan mempelajari usulan tersebut.

Baca juga : Berapa Nomor Hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ yang Baru Diperkenalkan Kemenkeu?

“Mereka bilang akan pelajari lagi dan propose ke kita seperti apa. Ya, kita tunggu hasil studinya,” katanya dengan nada dingin.

Tidak Ada Kewajiban Pemerintah Bayar

Purbaya menekankan kembali bahwa tidak ada klausul dalam perjanjian Indonesia-Tiongkok yang mewajibkan pemerintah menanggung utang proyek Whoosh.

“Posisi saya jelas, tidak ada keharusan pemerintah yang bayar. Selama struktur pembiayaannya jelas, pihak Tiongkok biasanya tidak masalah,” tegasnya.

Baca juga : Menkeu Tegaskan APBN Tak Akan Dialokasikan untuk Proyek Family Office di Bali

Sindiran untuk Danantara

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyinggung strategi investasi Danantara yang dinilainya terlalu konservatif. Ia menyoroti kecenderungan lembaga itu menempatkan dana besar di obligasi pemerintah alih-alih proyek produktif.

“Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa?” ujarnya tajam.

“Mereka bilang ini hanya sementara, tiga bulan terakhir karena belum sempat buat proyek. Katanya ke depan akan diperbaiki, lebih banyak ke proyek yang dorong pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Lewat pernyataan ini, Purbaya menegaskan garis batas yang tegas: utang Whoosh bukan tanggungan negara. Dengan dividen jumbo yang diterima, bola kini sepenuhnya di tangan Danantara untuk mencari solusi pembiayaan proyek prestisius tersebut, tanpa mengandalkan APBN.