Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memperkenalkan layanan pengaduan publik bernama “Lapor Pak Purbaya”, sebuah kanal aduan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menampung keluhan masyarakat terkait pajak dan bea cukai.
Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau laporan, Kemenkeu menyediakan hotline khusus melalui WhatsApp di nomor 0822-4040-6600. Melalui nomor ini, publik dapat mengirimkan pesan berisi aduan terkait pelayanan, perilaku pegawai, atau permasalahan teknis dalam urusan pajak dan kepabeanan.
“Seperti janji saya, masyarakat bisa langsung melapor lewat ‘Lapor Pak Purbaya’. Nomornya ini, 0822-4040-6600. Ini khusus untuk aduan seputar pajak dan bea cukai,” ujar Purbaya dikutipd dari Antara, Rabu (15/10).
Menkeu menjelaskan bahwa kanal pengaduan tersebut telah aktif sejak pertengahan Oktober 2025 dan akan dikelola oleh tim khusus di lingkungan Kementerian Keuangan. Tim ini bertugas memverifikasi laporan yang masuk sebelum menentukan langkah tindak lanjut.
“Semua laporan akan divalidasi dulu. Kami pastikan mana yang betul-betul masalah dan mana yang tidak. Setelah itu baru kami tindak lanjuti,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, sistem ini bukan sekadar menampung keluhan, tetapi juga menjadi alat kontrol publik terhadap kinerja aparat pajak dan bea cukai.
Melalui “Lapor Pak Purbaya”, Kementerian Keuangan berupaya membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, terutama di dua bidang yang paling sering bersinggungan langsung dengan masyarakat: pajak dan bea cukai.
“Kami ingin memastikan prosesnya terbuka dan adil. Begitu laporan diverifikasi valid, kami akan tindak lanjuti sampai tuntas. Harapannya, tak ada lagi masyarakat yang merasa diabaikan,” ujar Menkeu menegaskan.
Inisiatif ini menjadi langkah konkret Purbaya untuk memotong rantai birokrasi pengaduan yang selama ini dinilai berbelit-belit. Dengan kanal ini, masyarakat kini bisa menyampaikan keluhan langsung ke level pimpinan tertinggi kementerian.
Ke depan, Kemenkeu menargetkan agar sistem pelaporan ini dapat terintegrasi dengan sistem pengawasan internal sehingga tindak lanjut setiap aduan bisa dipantau secara transparan oleh publik.
🟢 Hotline ‘Lapor Pak Purbaya’
📱 0822-4040-6600 (WhatsApp)
💬 Layanan aduan publik terkait pajak dan bea cukai
⏰ Aktif mulai Oktober 2025 (Ant/Z-10)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan tetap memberi pendampingan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengevaluasi secara menyeluruh aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda reorganisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan terpilih mampu menindak tegas praktik manipulasi harga saham atau aksi goreng saham.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved