Danantara: Ada 3 Opsi Pembayaran Utang Whoosh

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, terdapat tiga opsi pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini tengah dikaji bersama kementerian terkait. Hal ini disampaikan di sela acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth yang digelar oleh Metro TV di Jakarta, Kamis (16/10).

Proyek KCJB, yang menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara, menelan biaya sekitar US$7,2 miliar atau setara Rp119,38 triliun (asumsi kurs Rp16.581). Dari jumlah tersebut, US$1,2 miliar di antaranya atau Rp19,9 triliun merupakan pembengkakan biaya (cost overrun).

Baca juga : Purbaya Tegas Tolak APBN untuk Whoosh: Danantara Punya Uang, Jangan Minta ke Negara!

Rosan menjelaskan, pihaknya telah mengajukan opsi-opsi penyelesaian utang proyek tersebut bersama sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

“Kami sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan dan komprehensif. Tentunya, ada beberapa opsi yang sedang dikaji, yaitu opsi satu, dua, dan tiga,” ujarnya.

Namun, Rosan belum merinci isi dari ketiga opsi tersebut. Ia menegaskan, seluruh alternatif masih dalam tahap pembahasan dan akan difinalisasi sebelum diputuskan bersama kepada kementerian terkait untuk diambil keputusan bersama. Kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Perhubungan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan lainnya.

Baca juga : Danantara: Tiongkok hingga Jerman Minati Proyek PLTSa Rp91 Triliun

“Jadi, evaluasi ini tentunya kan akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik, dan itu yang akan kita lakukan," pungkasnya. 

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menyampaikan, salah satu opsi restrukturisasi yang disiapkan adalah penambahan ekuitas (equity injection) untuk memperkuat struktur pendanaan proyek. Dengan kata lain, menambah dana segar ke dalam proyek melalui penyertaan modal baru, bukan lewat pinjaman.

“Equity yang kita tempatkan sebelumnya relatif kecil, sehingga salah satu opsinya adalah menambah porsi ekuitas,” kata Dony di Jakarta pada Kamis (9/10) lalu.

Selain itu, Dony juga menyebutkan opsi lain berupa penyerahan sebagian infrastruktur KCJB kepada pemerintah untuk dikelola sebagai Badan Layanan Umum (BLU), seperti model pengelolaan infrastruktur perkeretaapian lainnya di Indonesia.

“Bisa juga infrastrukturnya diserahkan kepada pemerintah sebagaimana industri kereta api lain, yang mana infrastrukturnya menjadi milik negara,” imbuhnya.

Menurut Dony, seluruh opsi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah, dan saat ini Danantara masih menunggu keputusan resmi mengenai skema terbaik untuk penyelesaian utang proyek KCJB.  (Z-10)