Pemerintah harus segera Restrukturisasi Utang Kereta Cepat demi Keselataman KAI dan WIKA

Sejumlah pakar menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk melakukan restrukturisasi utang kereta cepat yang selama ini membebani BUMN anggota konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Dorongan ini menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mengambil alih utang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan persoalan utama terletak pada struktur proyek yang menempatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator kereta sekaligus operator prasarana. Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 sebenarnya membuka ruang pemisahan peran operator dan penyelenggara infrastruktur.

Menurut Toto, apabila APBN digunakan, seharusnya dana tersebut diarahkan untuk membentuk BUMN baru yang fokus mengelola prasarana kereta api. Dengan begitu, beban biaya infrastruktur dapat dipisahkan dari struktur pembiayaan KAI.

Baca juga : Danantara-Pemerintah Kolaborasi Tangani Utang Kereta Cepat

“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan BUMN-BUMN yang terlibat dalam PSBI,” tegasnya.

Meski Presiden Prabowo menyebut kondisi keuangan proyek telah dikaji dan tidak ada masalah, para ahli menilai tekanan utang Whoosh pada KAI dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tidak dapat diabaikan. WIKA telah menggelontorkan biaya konstruksi sekitar Rp5,9 triliun yang belum dibayarkan, ditambah setoran modal Rp6,1 triliun, sehingga memperburuk posisi keuangannya.

Pengamat pasar modal Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menilai restrukturisasi utang menyeluruh sangat mendesak. Ia menilai tidak tepat bila beban finansial diletakkan hanya pada KAI dan WIKA, terlebih kedua perusahaan harus menanggung bunga utang komersial sekitar Rp2 triliun per tahun, dengan total utang yang membengkak akibat cost overrun dan suku bunga sekitar 3,2%.

Baca juga : KCIC: Belum Ada Keputusan Opsi dan Skema Restrukturisasi Pembayaran Utang

Budi mengusulkan agar pemerintah melakukan pengurangan pokok utang serta menurunkan suku bunga menjadi di bawah 1%. Ia mencontohkan Jepang yang mampu memberikan bunga hanya 0,1% untuk proyek kereta cepat melalui skema government-to-government (G to G). Tanpa langkah tersebut, menurutnya, rasio utang WIKA yang sudah tinggi dapat semakin memburuk, dan KAI bisa menghadapi tekanan serupa.

Pandangan itu sejalan dengan pernyataan Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, dalam paparan publik sebelumnya. Ia menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencatatkan kerugian sejak beroperasi karena pendapatan tiket belum memenuhi proyeksi awal. Sebagai pemegang saham 32% dengan investasi Rp6,1 triliun, WIKA ikut menanggung kerugian tersebut.

Selain itu, WIKA juga masih menghadapi sengketa dengan KCIC terkait perannya sebagai kontraktor pengerjaan proyek senilai Rp5,9 triliun. Tanpa penyelesaian, perusahaan berpotensi menelan kerugian signifikan. Meski begitu, Agung optimistis bahwa pengambilalihan porsi investasi BUMN oleh pemerintah akan memberi dampak positif bagi WIKA. (Ant/E-3)