Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pembahasan terkait solusi pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih berjalan. Ia sendiri secara pribadi lebih suka tidak melibatkan APBN untuk solusi tersebut.
"Kalau untuk saya, (pemerintah) mending nggak (ikut) bayar. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain. Sepertinya, ini belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya bukan kita, mereka (Danantara) yang nanggung," katanya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/11).
Menkeu pun berharap dilibatkan ketika proses negosiasi dengan Tiongkok terkait persoalan ini.
"Kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa. Makanya saya bilang, kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan Danantara bersama pemerintah akan berbagi peran dalam menangani utang Kereta Cepat.
Dony menyebut Danantara akan fokus pada aspek operasional Whoosh agar layanan transportasi ini semakin optimal, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta-Bandung dan sekitarnya.
"Ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara terutama sekali berkaitan operasional Whoosh," jelasnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (11/11).
Sementara itu, pemerintah akan berperan dalam pengelolaan dan penguatan infrastruktur yang mendukung jalannya layanan kereta cepat tersebut. "Juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur," ungkapnya. (E-4)
Aturan gratifikasi TikTok, Purbaya Yudhi Sadewa, Live TikTok Menteri, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Laporan Gratifikasi KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mendapatkan gift usai live TikTok bersama anaknya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himbara telah rampung.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akan mem-blacklist alumni LPDP yang menghina Indonesia di medsos dari lingkungan pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan perihal kunjungan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani ke kantornya,
Sejumlah pakar menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk melakukan restrukturisasi utang kereta cepat yang selama ini membebani BUMN anggota konsorsium
Danantara dan Pemerintah Kolaborasi Tangani Utang Whoosh, Fokus pada Keberlanjutan dan Efisiensi Operasional
KPK menegaskan tetap melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh meski Presiden Prabowo Subianto tanggung jawab utang Whoosh
PSI mengapresiasi sikap bijak Presiden Prabowo Subianto terkait pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved