Banjir Susulan Mengintai Sumatra, Satgas DPR Percepat Langkah Pemulihan

Banjir susulan masih mengancam sejumlah wilayah terdampak bencana Sumatra. Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mempercepat berbagai langkah pemulihan di lapangan. 

Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI sekaligus Anggota DPR RI TA Khalid menekankan pentingnya percepatan normalisasi sungai. Pasalnya, banyak sungai yang masih tersumbat material kayu dan endapan akibat banjir sebelumnya, sehingga berpotensi memicu banjir kembali meski hujan hanya berlangsung singkat.

“Banyak sungai masih menyisakan kayu dan material lain. Begitu hujan satu jam saja, banjir kembali terjadi. Karena itu, sungai ini yang harus kita kejar untuk segera dinormalisasi," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Satgas Galapana DPR RI bersama pemerintah yang digelar secara daring, Sabtu (10/1).

Baca juga : DPR Minta Prioritaskan Pemulihan Infrastruktur dan Sektor Pertanian Terdampak Bencana

Selain normalisasi sungai, Khalid menyebut pembukaan akses jalan dan jembatan, terutama menuju wilayah terisolasi, menjadi prioritas berikutnya. Ia juga menekankan pentingnya penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diketahui akan membangun 15.000 hunian sementara untuk korban banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Di sisi lain, pemerintah juga didorong mempercepat pembersihan rumah dan lingkungan warga, khususnya rumah dengan kategori rusak ringan. Menurut Khalid, jika rumah-rumah tersebut dapat segera dibersihkan dan difungsikan kembali, sebagian warga tidak lagi memerlukan huntara.

“Kalau rumah yang rusak ringan bisa dibersihkan, mereka tidak perlu tinggal di huntara. Itu bisa mengurangi beban,” katanya.

Baca juga : BUMN Harus Dorong Pemulihan Ekonomi Sumatra Pascabencana

Khalid mengakui sempat terjadi kendala dalam penyediaan lahan huntara, seperti di Aceh Tamiang, akibat miskomunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, persoalan tersebut berhasil diselesaikan setelah dilakukan koordinasi langsung.

Dalam rapat tersebut juga dibahas persoalan distribusi bantuan dan pengangkutan logistik. Beberapa wilayah harus dijangkau melalui dukungan angkutan udara, termasuk menggunakan pesawat Hercules. 

Khalid menambahkan, banyak fasilitas umum seperti sekolah yang sudah dibersihkan tetapi belum bisa digunakan karena akses jalan masih terputus. Melalui koordinasi lintas kementerian, perbaikan jalan dapat segera dilakukan agar aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, bisa kembali berjalan.

“Begitu sekolah dibersihkan, PU langsung masuk membuka akses. Koordinasi seperti ini yang terus kita dorong,” ujarnya.

Upaya percepatan pemulihan infrastruktur dan mitigasi bencana di wilayah terdampak banjir di Aceh terus dilakukan. Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air dan Kerja Sama Internasional Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, pemerintah melakukan langkah debottlenecking atau penguraian hambatan agar seluruh pekerjaan pemulihan bisa berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Menurutnya, langkah tersebut meliputi penyusunan prioritas pekerjaan, pemantauan dan optimalisasi sumber daya, serta penyelesaian berbagai kendala di lapangan secara lintas sektor. Salah satu fokus utama adalah penanganan aliran debris di sungai-sungai Aceh yang rawan membawa lumpur, batu, dan kayu akibat kondisi geologi dan topografi yang curam. 

Untuk meminimalkan risiko banjir dan longsor, pemerintah akan membangun sabo dam di sejumlah titik hulu sungai, termasuk di kawasan hutan lindung.

"Kita memerlukan pembangunan sabo dam, yang terpaksa harus masuk ke hutan lindung, karena di daerah itu kemiringan sungainya sangat curam," jelas Arie.

Ia menjelaskan, pembangunan sabo dam dimungkinkan dalam skema konservasi daerah aliran sungai (DAS), sehingga tidak memerlukan perizinan tambahan yang berlarut-larut. 

“Kami sudah sepakat soal lokasi. Dalam tiga bulan desain akan selesai, lalu langsung dilanjutkan ke tahap pelaksanaan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pembukaan akses ke daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi untuk memperlancar distribusi logistik. Saat ini, akses menuju Takengon dari berbagai arah, seperti Kutacane, Bireuen, dan Meulaboh sudah terbuka. Pemerintah juga tengah menyiapkan pembukaan jalur logistik baru dari Takengon menuju Lhokseumawe.

Langkah berikutnya adalah pencegahan banjir susulan. Arie menyebutkan, muara Sungai Merdu di Pidie Jaya, Aceh, telah berhasil dibuka setelah sempat tertutup endapan selama bertahun-tahun. Pekerjaan normalisasi kini juga mulai dilakukan di Sungai Tamiang.

"Di sisi lain, perbaikan infrastruktur produktif seperti jaringan irigasi juga akan digencarkan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Namun demikian, masih terdapat kebutuhan peralatan tambahan, terutama ekskavator berukuran kecil untuk pembersihan material di sejumlah lokasi. Pemerintah juga menyoroti pentingnya pembukaan akses dan dumping area guna membersihkan tumpukan kayu di hulu Bendungan Kertopak yang dinilai membahayakan keselamatan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang  memimpin rapat koordinasi tersebut menegaskan, penanganan bencana di Sumatra mesti dilakukan secara lebih terintegrasi. Selama kurang lebih 10 hari sejak dibentuk, Satgas Galapana DPR telah bekerja di lapangan dengan membuka posko dan melakukan berbagai langkah awal penanganan. 

Pemerintah juga membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

"Satgas ini untuk mengambil alih pelaksanaan kebijakan dan eksekusi teknis di lapangan sesuai tugas dan kewenangannya," terang Politikus Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Satgas Galapana DPR RI akan tetap menyertai dan menjalankan fungsi pengawasan serta koordinasi, guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif di daerah terdampak. (E-3)