Berita Terbaru Caleg perempuan Hari Ini

Tagih Janji Kembali Afirmasi Politik

BEBERAPA waktu lalu, sejumlah aktivis perempuan protes terhadap Peraturan KPU No 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bawaslu Nyatakan KPU Bersalah tidak Penuhi Kuota Minimum Caleg Perempuan

Bawaslu menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait pengaturan kuota minimal 30%

Terlapor Komisioner KPU Tak Hadiri Sidang Soal Keterwakilan Perempuan

KOALISI Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan kecewa karena terlapor dugaan pelanggaran administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak hadiri sidang Badan Pengawas Pemilu.

Caleg Perempuan Belum 30%, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Pemilu 2024 tidak sesuai dengan tata cara penerapan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan.

PKS Satu-Satunya Partai yang Penuhi Kuota 30% Caleg Perempuan 

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai politik peserta Pemilu 2024 yang mampu memenuhi kuota 30% perempuan caleg pada 84 daerah pemilihan (dapil). 

Parpol Pengaju Caleg Perempuan Kurang dari 30% Harus Didiskualifikasi

Sanksi berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilu pada dapil tersebut harus dijatuhkan.

Sejumlah Parpol Kedapatan Tetapkan Kuota Caleg Perempuan Masih di Bawah 30%

KPU membiarkan kesalahan partai politik yang menempatkan perempuan kurang dari 30% dari total caleg pada sebuah daerah pemilihan (dapil).

Diberi Sanksi Peringatan Keras soal Kuota Caleg Perempuan, Ketua KPU: Saya Terima

Hasyim diberikan sanksi peringatan keras oleh DKPP, sedangkan enam anggota KPU RI lainnya dijatuhkan sanksi peringatan.

KPU Dinilai tidak Independen Atur Regulasi Keterwakilan Caleg Perempuan

Hadar menyebut komisioner KPU tidak mandiri dalam menyusun kebijakan afirmasi yang bertujuan membuka kesempatan perempuan lebih banyak terjun sebagai anggota legislatif.

KPU Minta Partai Politik Patuhi Dua Putusan MA

Dua putusan Mahkamah Agung (MA) itu terkait pasal penghitungan keterwakilan caleg perempuan dan syarat mantan terpidana sebagai caleg dalam peraturan KPU (PKPU).

KPU Harus Independen Revisi PKPU Keterwakilan Perempuan

KPU) diharapkan mampu bersikap independen untuk merevisi beleid keterwakilan minimal 30% perempuan caleg pasca-putusan MA terkait uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023.

KPU Belum Tindaklanjuti Putusan MA soal 30% Caleg Perempuan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) belum dapat menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi beleid keterwakilan minimal 30% perempuan caleg. Kenapa?

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia