Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEGIAT sekaligus pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mendapati masih adanya partai politik yang tidak memperhatikan kuota keterwakilan perempuan dalam pengajuan calon anggota legislatif tingkat DPR RI.
Celakanya, KPU membiarkan kesalahan partai politik yang menempatkan perempuan kurang dari 30% dari total caleg pada sebuah daerah pemilihan (dapil).
Kurangnya penempatan caleg perempuan itu terlihat pada dapil yang memperebutkan 4, 7, dan 8 kursi. Dapil Bengkulu, misalnya, dengan total 4 kursi yang diperebutkan, maka kuota minimal 30% caleg perempuan yang harus dipenuhi tiap partai politik adalah dua kursi.
Baca juga : PKS Satu-Satunya Partai yang Penuhi Kuota 30% Caleg Perempuan
Sebab, meskipun pembagian dari total kursi di dapil Bengkulu dengan kuota minimal perempuan caleg adalah sebesar 1,2, tapi angka di belakang komanya dilakukan pembulatan ke atas, menjadi 2.
Pada dapil Bengkulu, Titi menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan Partai Ummat masih menempatkan 1 caleg perempuan di antara 4 total caleg. Sementara itu, berdasarkan pantauan Media Indonesia, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan justru berani menempatkan 3 perempuan dari total 4 calegnya.
Langkah beberapa partai politik mengajukan caleg perempuan kurang dari kuota minimal 30% dimungkinkan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memuat ketentuan penghitungan pembulatan ke bawah pecahan desimal dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10/2023. Namun, beleid tersebut telah diujimaterikan dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 24 P/HUM/2023 sejak akhir Agustus lalu.
Baca juga : KPU Minta Partai Politik Patuhi Dua Putusan MA
Dengan pembulatan pecahan desimal ke bawah, partai politik dimungkinkan hanya menempatkan satu perempuan caleg pada dapil dengan total 4 kursi seperti Bengkulu. Sebab, pembulatan ke bawah angka 1,2 dari hasil pembagian total kursi pada dapil Bengkulu dengan kuota 30% perempuan caleg adalah 1.
"Partai politik yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% harus didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di dapil tersebut. Sanksi itu konsisten diterapkan KPU sejak Pemilu 2014 dan 2019," ujar Titi lewat keterangan tertulis, Sabtu (4/11).
Pascadibatalkan MA, KPU diketahui tidak pernah merevisi bunyi Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10/2023. Alih-alih merevisi, KPU justru hanya mengirimkan surat dinas kepada pimpinan partai politik.
Baca juga : Keterwakilan Perempuan Caleg Disoal, KPU Ubah Aturan di Tengah Jalan
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meneken surat dinas itu pada awal Oktober 2023. Melalui surat itu, ia meminta partai politik memedomani putusan MA tersebut.
"Jika KPU tetap meloloskan, dapat dikatakan KPU telah membangkang terhadap perintah UU dan juga putusan MA," tandas Titi.
Hasyim sendiri berdalih bahwa perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) yang telah ditetapkan pihaknya pada Jumat (3/11) sudah melebihi 30%. Diketahui, 580 kursi di DPR RI diperebutkan oleh 9.917 caleg dari 18 partai politik yang tersebar di 84 dapil.
"18 partai politik itu keterwakilannya untuk di semua dapil di seluruh Indonesia sudah di atas 30%. Kalau dibuat rata-rata dari 18 partai politik peserta pemilu nasional itu jumlah persentasenya adalah 37,13%," tandas Hasyim. (Z-5)
BEBERAPA waktu lalu, sejumlah aktivis perempuan protes terhadap Peraturan KPU No 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Bawaslu menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait pengaturan kuota minimal 30%
KOALISI Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan kecewa karena terlapor dugaan pelanggaran administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak hadiri sidang Badan Pengawas Pemilu.
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Pemilu 2024 tidak sesuai dengan tata cara penerapan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai politik peserta Pemilu 2024 yang mampu memenuhi kuota 30% perempuan caleg pada 84 daerah pemilihan (dapil).
Sanksi berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilu pada dapil tersebut harus dijatuhkan.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved