Berita Terbaru Buronan Hari Ini

Usut Beking Joko secara Pidana

Polri akan tetap bersikap transparan dan terbuka agar masyarakat dapat mengetahui yang sebenarnya terkait dengan kasus pelarian Joko Tjandra.

Mahfud: Polri Jangan Cuma Copot Jenderal Pelindung Joker

Banyak tindak pidana yang bisa dikenakan. Misal Pasal 221, 263 (KUHP), dan sebagainya," tegas Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud Jamin Pembeking Joko Tjandra Dijerat Pidana

"Kalau ada yang terlibat di situ, tindakan displin, penjatuhan sanksi disiplin, administratif segara diberlakukan lalu dilanjutkan ke pidananya, jangan berhenti di disiplin."

Kompolnas Apresiasi Polri Sikat Jenderal Pembeking Joko Tjandra

"Kabareskrim taat menjalankan perintah Kapolri untuk menindak tegas siapa saja yang diduga terlibat, termasuk kawan satu angkatan," ujar Poengky.

Hakim Tolak Sidang Virtual PK Joko Tjandra, MAKI: Kami Apresiasi

Permintaan sidang daring oleh Joker (Joko Tjandra) jelas-jelas bentuk penghinaan terhadap pengadilan sehingga sudah semestinya ditolak oleh hakim.

Polri: Brigjen Prasetijo Terbang Bersama Buronan ke Pontianak

Brigjen Prasetijo Utomo sempat berada dalam satu pesawat dengan terdakwa kasus hak tagih Bank Bali Joko Tjandra.

MAKI Layangkan Amicus Curae untuk Pembatalan PK Joko Tjandra

Joko Soegiarto Tjandra hingga saat ini belum pernah dilakukan eksekusi dimasukkan penjara dua tahun berdasar putusan PK Mahkamah Agung tahun 2009.

PN Jaksel Agendakan Sidang PK Djoko Tjandra Pukul 10.00 WIB

Joko Tjandra mendaftarkan PK pada 8 Juni 2020 atas vonis dua tahun penjara yang harus dijalaninya.

Kami Bisa Koordinasi Tangkap DPO

Ini tentu dalam upaya untuk memerangi korupsi, sudah barang tentu harus disambut baik.

Jokowi Perlu Lobi Malaysia Tangkap Joko

Bareskrim Polri terus menyelidiki keterlibatan pihak lain di luar institusi kepolisian yang mungkin ikut membantu Joko Tjandra.

Gimmick Menenangkan Publik

Justru keberadaan tim bisa menimbulkan kebingungan baru.

Penguatan Aparat Dinilai Lebih Baik

Kehadiran tim pemburu koruptor dinilai tidak perlu. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan dan mengoordinasikan lembaga hukum yang ada.

Skandal Joko Tjandra, Komjak Minta Kejaksaan Bekerja Transparan

Ia mendorong Kejaksaan memeriksa semua pejabat yang memiliki kewenangan terkait persoalan Djoko Tjandra tersebut.

Kasus Joko Tjandra, Keterlibatan Pihak Luar Polri akan Diselidiki

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Bareskrim Polri bakal terus menyelidiki keterlibatan pihak lain di luar institusi kepolisian dalam kasus Joko Tjandra.

Keberadaan Joko Tjandra belum Terdeteksi

Tindakan tegas serupa pencopotan tiga jenderal oleh Kapolri diharapkan juga dilakukan Menkum dan HAM.

Dua Jenderal Dimutasi Terkait Red Notice Joker

Mutasi Napoleon dan Nugroho termaktub dalam surat telegram nomor ST/2076/VII/ KEP/2020 tertanggal 17 Juli 2020.

Lagi, Kapolri Copot Jenderal yang Terlibat Skandal Joker

Menurut Argo, keduanya dicopot lantaran melanggar kode etik terkait red notice buronan kasus hak tagih atau cassie Bank Bali Djoko Tjandra.

Notifikasi interpol Joko S Tjandra Telah Terhapus Sejak 2014

"(Pada) 2009 Kejaksaan Agung meminta red notice kepada interpol. Dari 2009-2014 berarti sudah lima tahun akan terhapus oleh sistem di data interpol." 

Copot Brigjen Prasetijo, Polri Dinilai tidak Tebang Pilih

Komisi III DPR akan membantu mengawasi dan memberikan support penuh terhadap inisiatif penyelidikan baru seputar kasus lolosnya Joko Tjandra. 

Bersatu Buru Joko Tjandra

Brigjen Prasetijo Utomo dipastikan akan dijerat pidana terkait penerbitan surat jalan kepada Joko Tjandra.

Wakaf Uang Merah Putih Dana Abadi  80 Tahun Kemerdekaan RI

Kemandirian Berpikir di Negeri para Pemberani: Catatan dari Rakernas Partai NasDem

Artificial Intelligence dan Pendidikan Berbasis STEM

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia