Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Polhukam Mahfud MD memastikan sejumlah aparat yang terlibat dalam kasus buron kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra alias Djoko S Tjandra alias Joker bakal diganjar hukum yang tegas. Tak hanya diberikan sanksi adminstratif tapi juga secara pidana.
“Para pejabat dan pegawai yang nyata-nyata dan nanti diketahui memberikan bantuan, ikut melakukan langkah kolutif dalam kasus Joko Tjandra ini, banyak tindak pidana yang bisa dikenakan. Misal Pasal 221, 263 (KUHP), dan sebagainya," tegasnya.
Baca juga: Jaksa Agung: Heran, Imigrasi Tidak Mendeteksi Djoko Tjandra
Hal itu ia sampaikan usai rapat terbatas dengan lima lembaga terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum dan HAM), Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Nasional (BIN), di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (20/7).
Dalam kasus perburuan Joko Tjandra, Mahfud juga meminta institusi terkait segera melakukan langkah yang lebih strategis. Tak lupa ia mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh Polri dalam melakukan tindakan terhadap aparat yang terbukti terlibat.
“Kalau ada yang terlibat di situ, tindakan displin, penjatuhan sanksi disiplin, administratif segara diberlakukan lalu dilanjutkan ke pidananya, jangan berhenti di disiplin, kalau hanya disiplin kadang dicopot dari jabatan, tiba-tiba dua tahun lagi muncul jadi pejabat, padahal melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Polri supaya meneruskan," pungkasnya.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga ada sejumlah oknum yang membantu buron kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra keluar-masuk Indonesia.
Baca juga: Sakti! Buronan Djoko Tjandra Daftarkan PK Tanpa Tertangkap
MAKI juga mendapat bukti baru berupa foto surat jalan Djoko Tjandra. Dalam surat jalan itu tertulis nama Joko Soegiarto Tjandra sebagai konsultan dan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan keberangkatan pada 19 Juni 2020 dan kembali 22 Juni 2020, serta angkutan yang dipakai ialah pesawat udara.
Dalam perkembangannya, Polri sudah mencopot tiga petinggi berpangkat brigadir jenderal terkait kasus tersebut. (Cah/A-3)
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
FILM Jembatan Shiratal Mustaqim produksi Dee Company yang akan tayang 9 Oktober 2025 menyoroti tentang hukuman bagi para pejabat korup di akhirat
KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved