Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK masih mencari tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) dan bekas caleg PDIP Harun Masiku (HAR) yang telah dimasukkan status daftar pencarian orang (DPO).
Hiendra merupakan salah satu tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011-2016
yang telah dimasukkan DPO sejak Februari 2020.
“Informasi yang kami terima dari penyidik, penyidik saat ini masih mencari ke beberapa titik tempat terkait dengan dugaan keberadaan HSO ini. Namun, memang sampai hari ini belum berhasil atau belum bisa menangkap,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.
KPK juga memperpanjang masa pencegahan atau bepergian ke luar negeri terhadap Harun Masiku. Ali mengatakan surat permohon an perpanjangan larangan bepergian ke luar negeri tersebut telah dikirim lembaganya ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM).
“Saat ini KPK tetap menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian dan Keimigrasian untuk terus mencari dan menangkap keberadaan DPO tersebut. Perkembangannya nanti akan kami informasikan lebih lanjut.” ujar Ali.
Harun Masiku dan Hiendra Soenjoto saat ini juga menjadi buruan tim koruptor.
Namun, tim ini dinilai tak perlu dibentuk karena institusi baru untuk memburu koruptor pernah dibentuk pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan terbukti tak efektif.
“Selama lima tahun tim bekerja, hasilnya hanya satu buron yang ditangkap. Apa kita mau mengulang kegagalan itu lagi?” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.
Menurut dia, pemerintah harus mereformasi lembaga penegak hukum yang ada, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memburu para koruptor yang menjadi buron.
Kegagalan menangani sejumlah kasus buron mencerminkan tidak optimalnya kinerja lembaga penegak hukum tersebut dalam menangani korupsi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD berencana mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor. Tim tersebut diharapkan efektif untuk segera meringkus buron kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra.
“Dalam waktu yang tidak lama, Tim Pemburu Koruptor akan membawa orang, pada saatnya akan memburu Joko Tjandra,” kata Mahfud, Rabu (8/7). (Cah/Ant/P-1)
SHE Zhijiang, buronan besar yang akhirnya diterbangkan keluar dari Bangkok menuju negaranya untuk persidangan. Raja judi online (judol) dan scam itu akan diadili Beijing
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa proses ekstradisi terhadap buronan kasus Investree, Adrian Asharyanto Gunadi, masih berlangsung.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
PEMERINTAH didorong untuk menggencarkan diplomasi ke Singapura perihal pentingnya buronan Paulus Tannos kembali ke Indonesia.
PENGAMAT hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pemerintah Indonesia harus menyiapkan bukti kuat untuk melawan Paulus Tannos.
POLISI mengungkap bahwa salah satu tersangka kasus asusila dan pornografi anak di grup Facebook "Fantasi Sedarah", berinisial MJ, merupakan buronan kasus pencabulan anak di Bengkulu
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPKĀ membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved