Berita Terbaru BPJS Kesehatan Hari Ini

DJSN Pastikan Iuran KRIS Peserta tidak akan Sama untuk Jaga Prinsip Gotong Royong

Nominal pembayaran iuran sistem KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan tidak akan sama atau bukan single tarif untuk menjaga keseimbangan prinsip gotong royong sistem JKN sesuai Undang-Undang.

Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Terbaru Ceritakan Dinamika Perjalanan JKN

pada tahun 2014 jumlah peserta JKN tercatat berada di angka 114 juta jiwa. Per 10 Mei 2024, jumlahnya melesat menjadi lebih dari 271,2 juta jiwa

Tunggakan BPJS Kesehatan di Babel Capai R182 miliar

BADAN Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Pangkalpinang menyebutkan jumlah tunggakan iuran kepesertaan Mandiri di Bangka Belitung (Babel) mencapai Rp182 miliar.

Lima Hal yang Perlu Diketahui Soal Sistem KRIS BPJS Kesehatan

LAYANAN Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan diberlakukan per tanggal 30 Juni 2025. KRIS akan dihadirkan untuk menggantikan sistem kelas yang selama ini digunakan oleh BPJS Kesehatan.

Skema Baru Iuran BPJS jangan Bebani Masyarakat

Selama ini masyarakat tidak pernah protes adanya pembagian kelas karena masyarakat juga sudah membayar iuran sesuai dengan kemampuannya.

Komisi X DPR RI Minta Pelayanan KRIS jangan Kurangi Ketersediaan Tempat Tidur di RS

Sitem layanan KRIS mulai diberlakukan secara bertahap di seluruh jaringan rumah sakit yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

RS Pemerintah Diminta Jadi Contoh Penerapan KRIS

Rumah sakit pemerintah bisa lebih dulu menerapkan KRIS.

Baru 1.053 Rumah Sakit yang Terapkan KRIS

JURU Bicara Kemenkes dr. Mohammad Syahril klaim bahwa rumah sakit yang sudah mampu menerapkan 12 komponen fasilitas Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) baru 1.053 rumah sakit (RS) di Indonesia.

Komisi IX Segera Panggil BPJS Kesehatan Terkait Kelas 1,2,3 Dihapus Pemerintah

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, membeberkan bahwa Komisi IX DPR akan segera memanggil BPJS Kesehatan terkait kelas 1,2,3 yang dihapus pemerintah.

Belum Ada Penetapan Tarif Iuran Baru BPJS Kesehatan

Belum ada penyesuaian tarif Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) hingga masa transisi sampai 30 Juni 2025 mendatang sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, 3 Diganti KRIS, Berapa Tarifnya?

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan mekanisme pelaksanaan KRIS akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan

Sistem Kelas Dihapus, DPR RI akan Minta Penjelasan BPJS Kesehatan

DPR RI akan meminta penjelasan ke pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perihal penghapusan pelayanan kelas. Sistem itu diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Kelas BPJS Kesehatan Dihapus, Menkes: Jadi Lebih Sederhana

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membantah pemerintah menghapus pelayanan kelas 1, 2, dan 3 bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan).

Kemenkes Mulai Kaji Aturan Terkait Teknis Kelas Rawat Inap BPJS

Kemenkes mulai menggodok peraturan menteri kesehatan (Permenkes) yang akan mengatur secara teknis sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Perpres 59/2024 Dorong Program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

KRIS dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025.

Perpres Diteken Jokowi, Sistem Kelas BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 30 Juni 2025

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menghapus pelayanan kelas 1, 2, dan 3 bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Sosial Fest Jadi Ajang SMA Negeri 61 Jakarta Pamerkan Hasil Projek P5 tentang Jaminan Sosial

Pemahaman terkait jaminan sosial perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan dasar dan menengah.

Bersama Tingkatkan Kesehatan yang Prima, BPJS Kesehatan Gandeng Badan Usaha

BPJS Kesehatan Cabang Sleman menggelar kegiatan bersama badan usaha 'Bersama Jaminan Kesehatan Nasional Mewujudkan Kinerja Berkualitas Melalui Kesehatan Fisik dan Mental yang Prima'

Dukung Pers Sehat, BPJS Kesehatan Kembali Raih Penghargaan Bergengsi

Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan pers memiliki peran penting  dalam membangun demokrasi yang kuat.

Belum Semua Warga di Sumbar Jadi Peserta BPJS Kesehatan

SUMATRA Barat berada pada posisi 34, dari 33 provinsi di Indonesia yang sudah Universal Health Coverage (UHC) dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Sumbar belum mendapatkan predikat

Ironi (Rencana) Pembatasan Mahasiswa Baru

MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Sisi Gelap Campak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia