Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Sebagai perawatan atas dasar negara, sudah semestinya penguatan Pancasila menjadi keprihatinan bersama seluruh elemen bangsa.
Anak-anak generasi 1990-an dan 2000-an banyak tidak mengenal Pancasila maupun maknanya. Hal itu dimanfaatkan oleh ideologi asing dan transnasional.
Bila hanya mengubah judul tetapi tidak mengubah arah dan jangkauan pengaturan, RUU tidak perlu melalui kesepakatan Prolegnas kembali.
Muradi, menilai, Indonesia memerlukan panduan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Menurutnya, ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari olahraga, mulai kedisiplinan, sportivitas, hingga perwujudan nilai persatuan dan kesatuan.
Substansi RUU BPIP yang diajukan pemerintah hanya memuat tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan. Tidak ada materi yang dapat memicu kontroversi.
Setelah RUU HIP resmi diganti menjadi RUU BPIP, DPR tidak akan serta-merta melakukan pembahasan, tetapi menjaring aspirasi publik dahulu.
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU BPIP hanya mengatur tugas, wewenang dan fungsi pembinaan ideologi pancasila, tanpa ada pasal-pasal yang sensitif
DPR dan pemerintah berharap setelah ini tak akan ada lagi kegaduhan terkait isu-isu seputar RUU HIP.
Penguatan BPIP dinilai bisa menjawab kurangnya pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat terutama di kalangan anak-anak muda.
Terlebih, saat ini dari berbagai hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga telah terjadi pengikisan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
Kondisi Indonesia pascareformasi cukup memprihatinkan. Banyak dari generasi muda yang tak mengetahui makna Pancasila.
Jika kewenangan dalam pembinaan Pancasila hanya diatur perpres, itu berarti menyerahkan Pancasila pada kemauan politik presiden.
Jika kewenangan dalam pembinaan Pancasila hanya diatur dalam Perpres itu berarti menyerahkan Pancasila pada kemauan politik dan diskresi presiden tanpa kontrol publik dan DPR.
Sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung perpres.
Regulasi ini juga sangat penting untuk memperkuat kelembagaan BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila.
Selain itu, RUU ini bermaksud menguatkan legal standing BPIP dalam tugas dan wewenang menginternalisasikan dan membumikan Pancasil
Setelah serangkaian penolakan, pemerintah akhirnya menunda pembahasan RUU HIP. Tapi langkah itu dinilai belum cukup, RUU HIP harus dicabut dari prolegnas.
Khusus kepada DPR, mohon kaji ulang secara mendalam RUU HIP ini agar kita tidak mengalami distorsi sejarah dan salah konsep mengenai ideologi dan haluan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved