Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan BPIP tahun Anggaran 2019. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun anggaran 2019 Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota III BPK Dr. Achsanul Qosasi, CSFA kepada Kepala BPIP Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D di ruang rapat utama BPIP selasa, (1/9/2020).
Kepala BPIP Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D bersyukur telah meraih WTP berkat kerja sama dan kerja keras semua pihak BPIP terutama dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.
"Saya ucapkan selamat datang kepada pak Qosasi beserta tim BPK. Kedatangannya mengingatkan kita terhadap tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah dalam mengelola keuangan negara," ucapnya saat memberikan sambutan.
Dosen pertama dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menembus Harvard Law School itu menegaskan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara merupakan amanat Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga pertanggungjawaban keuangan diharapkan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pada kesempatan yang sama Sekretaris utama BPIP DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum mengaku kunci utama meraih opini WTP ini merupakan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas seluruh tim internal BPIP.
"Ini merupakan upaya-upaya yang sangat luar biasa teman-teman BPIP dalam penataan organisasi. Untuk itu kami akan lebih meningkatkan lagi, akan lebih mengoptimalkan lagi, akan lebih sinergi lagi, akan mengharmoniskan dan meningkatkan komunikasi lagi dengan BPK," ucapnya.
Karjono berharap dengan adanya pengawasan dan bimbingan internal maupun eksternal yang profesional dengan mengedepankan transparansi menjadi persiapan BPIP untuk mengelola keuangan negara lebih baik lagi untuk Indonesia maju.
"Untuk itu kami ke depan akan mempersiapkan bekerja lebih keras sehingga dapat mempertahankan bahkan meningkatkan WTP," ujar eks Staf Ahli Kemenkumham itu.
Sementara itu Anggota III BPK Dr. Achsanul Qosasi, CSFA mengapresiasi kinerja BPIP. Karena menurutnya BPIP merupakan lembaga baru namun sudah mendapatkan predikat WTP.
"Saya langsung datang ke sini (BPIP-red) untuk memberikan semangat kepada tim BPIP yang sudah bagus untuk mempertanggungjawabkan keuangannnya, karena ini lembaga baru kemudian mendapatkan WTP dan neracanya sesuai dengan kriteria yang ada," ujar Qosasi.
Ia berharap BPIP sebagai tonggak ideologi Pancasila dapat terus meningkatkan pertanggungjawaban keuangan negara serta meningkatkan koordinasi. "Ini perlu dicermati oleh masyarakat, BPIP sebagai tonggak ideologi Pancasila telah berhasil mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik," tutupnya.
Hadir pada acara tersebut Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tanaya, S.IP, Pejabat BPK RI antara lain Auditor Utama Keuangan Negara III Prof. Dr. Bambang Pamungkas, MBA., CPA, CPA, CSFA, Akn, Kepala Auditoritorat IIIA Ahmad Adib Susilo, S.E., M.Sc., Ak., CSFA, CA dan Kepala Sub auditoriat IIIA2 Lisa Sulistiowati Wahyuningsih, P. S.E., M.Ak. Serta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPIP. (OL-10)
Keempat, berupa rekomendasi untuk BPIP. Perlu penguatan literasi keagamaan lintas budaya untuk dijadikan agenda strategis nasional dengan BPIP sebagai leading sector.
Pentingnya membumikan Pancasila melalui Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, menegaskan pentingnya membentuk generasi muda yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Generasi muda harus siap berkorban untuk negara.
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
Ingin jadi anggota Paskibraka 2025? Simak syarat lengkap, tahapan seleksi, dan pelatihan intensif calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas di upacara HUT RI.
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved