Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Birokrat Jangan Coba-coba Ubah Ideologi Pancasila

Ardi T Hardi
16/9/2020 04:35
Birokrat Jangan Coba-coba Ubah Ideologi Pancasila
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof KH Yudian Wahyudi(MI/Ardi T Hardi)

KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof KH Yudian Wahyudi menegaskan, Pancasila merupakan konsensus bersama bangsa yang harus dipertahankan dan dihidupkan. Fakta bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal
Ika mampu mempersatukan ribuan suku bangsa Indonesia dengan ratusan bahasa membuktikan Pancasila sebagai mukijzat yang patut disyukuri dan dipertahankan oleh birokrat.

"Birokrat tidak boleh mendustakan nikmat terbesar ini (Pancasila) dengan coba-coba menggantinya dengan ideologi lain," tegas Yudian di hadapan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Angkatan III Tahun 2020 di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR di Yogyakarta, Selasa malam (15/9).

Menurut dia, menerima dan membudayakan nilai-nilai Pancasila di pemerintahan adalah bagian dari bela negara di lingkungan birokrasi.

Lebih lanjut, Yudian menjelaskan bahwa tantangan bangsa semakin kompleks akibat perubahan geopolitik dunia dan perubahan sosial di dalam negeri. Di antara tantangan geopolitik tersebut adalah pertarungan atas batas wilayah
di Laut Cina Selatan, berubahnya batas wilayah akibat perubahan iklim yang menenggelamkan pulau-pulau terluar, ideologi islam transnasional, dan resesi global akibat pandemi covid-19.

Dari dalam negeri, bangsa juga menghadapi tantangan internal dalam bentuk masih tingginya angka kesenjangan sosial, menguatnya eksklusivisme beragama yang mengancam keberagaman, dan merebaknya berita hoaks.

Salah satu tantangan besar di lingkungan birokrasi adalah masih maraknya praktik korupsi. Praktik tersebut dicoba dimitigasi melalui pembudayaan Pancasila sebagai bagian dari agenda revolusi mental pemerintah.

“Para birokrat harus ingat bahwa mereka hanyalah warga biasa yang diberi otoritas melalui SK. Jika terbukti korupsi, keistimewaan otoritas ini akan dicabut dan bahkan akan dipenjara,� ujar Yudian menasihati para peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

Yudian dalam kesempatan itu juga mengajak para birokrat meneladani tokoh-tokoh perjuangan perjuangan bangsa. Mereka memberi teladan bagi kita senantiasa bekerja untuk rakyat.

Meski dilakukan secara offline, Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di atas meja peserta dipasang sekat untuk menghindarkan potensi penularan covid-19. Selama
acara, semua peserta dan petugas juga mengenakan masker. (OL-13)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Muhamad Fauzi
Berita Lainnya