Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof KH Yudian Wahyudi menegaskan, Pancasila merupakan konsensus bersama bangsa yang harus dipertahankan dan dihidupkan. Fakta bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal
Ika mampu mempersatukan ribuan suku bangsa Indonesia dengan ratusan bahasa membuktikan Pancasila sebagai mukijzat yang patut disyukuri dan dipertahankan oleh birokrat.
"Birokrat tidak boleh mendustakan nikmat terbesar ini (Pancasila) dengan coba-coba menggantinya dengan ideologi lain," tegas Yudian di hadapan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Angkatan III Tahun 2020 di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR di Yogyakarta, Selasa malam (15/9).
Menurut dia, menerima dan membudayakan nilai-nilai Pancasila di pemerintahan adalah bagian dari bela negara di lingkungan birokrasi.
Lebih lanjut, Yudian menjelaskan bahwa tantangan bangsa semakin kompleks akibat perubahan geopolitik dunia dan perubahan sosial di dalam negeri. Di antara tantangan geopolitik tersebut adalah pertarungan atas batas wilayah
di Laut Cina Selatan, berubahnya batas wilayah akibat perubahan iklim yang menenggelamkan pulau-pulau terluar, ideologi islam transnasional, dan resesi global akibat pandemi covid-19.
Dari dalam negeri, bangsa juga menghadapi tantangan internal dalam bentuk masih tingginya angka kesenjangan sosial, menguatnya eksklusivisme beragama yang mengancam keberagaman, dan merebaknya berita hoaks.
Salah satu tantangan besar di lingkungan birokrasi adalah masih maraknya praktik korupsi. Praktik tersebut dicoba dimitigasi melalui pembudayaan Pancasila sebagai bagian dari agenda revolusi mental pemerintah.
“Para birokrat harus ingat bahwa mereka hanyalah warga biasa yang diberi otoritas melalui SK. Jika terbukti korupsi, keistimewaan otoritas ini akan dicabut dan bahkan akan dipenjara,� ujar Yudian menasihati para peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
Yudian dalam kesempatan itu juga mengajak para birokrat meneladani tokoh-tokoh perjuangan perjuangan bangsa. Mereka memberi teladan bagi kita senantiasa bekerja untuk rakyat.
Meski dilakukan secara offline, Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di atas meja peserta dipasang sekat untuk menghindarkan potensi penularan covid-19. Selama
acara, semua peserta dan petugas juga mengenakan masker. (OL-13)
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
DALAM rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, politikus PDI Perjuangan Ancilla Hernani menggelar Festival Pancasila dan Pekan Kebudayaan Daerah di Kota Metro, Lampung, Rabu (4/6).
PADA 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebagai filosofi, dasar dan ideologi negara, sudah sepantasnyalah hari lahir Pancasila diperingati secara nasional.
Dalam konteks geopolitik modern, konsep proxy war atau perang perwakilan memiliki peran penting dalam memahami dinamika kekuatan global
Semua komponen bangsa harus bahu membahu menciptakan rasa aman sebagaimana arahan Presiden RI.
Dengan politik jalan tengah itu, Bivitri mengatakan program-program yang ditawarkan partai politik sekadar gimik belaka, bukan program yang berkarakter ideologi kuat.
Fenomena pelibatan perempuan, remaja, dan anak dalam aksi terorisme menjadi tren baru yang mengkhawatirkan.
Transformasi digital tidak hanya menjadi alat pendukung produktivitas dan efisiensi, tapi juga bisa jadi sarana untuk memperkuat persatuan, keadilan hingga kesejahteraan.
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved