Menguatkan Nilai Pancasila Pada Integrasi dan Partisipasi

UPAYA pemerintah dalam upaya pembinaan Pancasila kini memasuki babak baru dengan diusulkannya RUU BPIP kepada DPR. Konsep yang diajukan pun membuka ruang peran masyarakat untuk pembinaan Pancasila dan bukan sekedar proses indoktrinasi.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Al Makin mengaku setelah menganilisa bab demi bab dirinya sangat mengapresiasi konten dari RUU BPIP tersebut.

Ia menilai penguatan Pancasila, khususnya kelembagaan yang melakukan pembinaan sangat dibutuhkan saat ini. Sebab, Indonesia sejak era Reformasi mengalami krisis identitas, dan itu erat kaitannya dengan Pancasila yang semakin dilupakan, khususnya bagi generasi milenial.

"UU untuk memperkuat Pancasila itu sangat penting karena merupakan upaya penanaman kembali, memperkuat kembali serta mengingatkan kembali betapa pentingnya Pancasila, sehingga harus didukung semua elemen bangsa," tutur Al Makin saat dihubungi Kamis (24/7).

Bila kondisi ini tidak diperbaiki, ia khawatir bangsa Indonesia akan mengalami krisis.  

Sejumlah ancaman secara nyata telah muncul dipermukaan. Seperti ancaman disintegrasi akibat krisis identitas dalam arti ideologis, radikalisme, konservatisme dan sektarianisme. Hal-hal tersebut dalam dua sampai tiga pemilu terakhir sangat terlihat dan menguat, karena masyarakat terlihat melupakan Pancasila sebagai identitas.

Karena itu, RUU BPIP dipandang dapat menjawab hal tersebut. Salah satu konsepsi yang menurutnya sangat baik adalah konsep integrasi dan partisipasi dalam pembinaan Pancasila. "Saya senang dengan adanya kata-kata integrasi dan partisipasi. Artinya ini menunjukkan adanya keinginan untuk mengajak masyarakat berperan aktif bukan didoktrin seperti era orde baru," tutur Al Makin.

Hal tersebut, menurutnya, dapat tergambar bila melihat Bab IV tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila, khususnya pada Pasal 7. Menurut Al Makin dengan konsep integrasi dan partisipasi ada penekanan kembali agar masyarakat memahami Pancasila secara lebih rasional dan tidak dalam keadan terpaksa.

Ia berpendapat, salah satu cara efektif yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan kurikulum. Sebab dengan menggukan kurikulum akan membawa masyarakat berfikir dan bukan didoktrin seperti era Orde Baru.

Selain itu, ia mengapresiasi adanya penekanan dalam hal melembagakan nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional yang berbasis riset dan inovasi. Dengan nilai Pancasila dikaitkan dengan pendidikan nasional yang berbasis riset dan inovasi, ia meyakini kondisi pengembangan riset dan teknologi jauh lebih baik lagi dari saat ini.

Al Makin pun menyarankan agar pemerintah  menekankan soal kebhinekaan dalam RUU BPIP, khususnya dalam kaitan toleransi dan kerukunan. Ia merujuk kepada Pasal 3 Bab II RUU BPIP, yang menurutnya meski baik, tetapi tidak menyinggung persoalan utama di masyarakat.

Bila berkaca dari hal tersebut, menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini cenderung mengarah ke ekslusif. Oleh sebab itu, ia mengusulkan sebaiknya dalam RUU BPIP lebih menekankan soal keragaman atau kebhinekaan.

Dengan mengembangkan pemahaman kebhinekaan hasil akhirnya akan menciptakan toleransi, sadar akan keragaman dan memahami orang lain. (Dro/S1-25)