BPIP Telurkan 6 Poin Rekomendasi atasi Resistensi Kegiatan Keagamaan

BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menelurkan 6 poin rekomendasi terkait resistensi kegiatan keagamaan di Jawa Barat pada Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema ‘Fenomena Resistensi Praktik Kegiatan Keagamaan di Jawa Barat’, Rabu (19/8) di Jakarta. 
Pertama, di bidang politik, harus ada reformasi regulasi berupa peninjauan kembali PBM Menag dan Mendagri Nomor 9 dan 8/2006 dan SKB Menag, Jaksa Agung, dan Mendagri tahun 2008.

Kedua, di bidang hukum, perlu dibentuk UU Anti Intoleransi. Berupa UU untuk mencegah, menindak, dan memberikan sanksi tegas yang efektif terhadap berbagai praktik intoleransi.

Ketiga, di bidang pendidikan, perlu kurikulum moderasi beragama yang diajarkan sejak PAUD-Perguruan Tinggi, termasuk di madrasah/pesantren. 

Baca juga : Wakil Kepala BPIP: Kirab Panji Kerajaan Sumedang sebagai Mutiara Pancasila

Keempat, berupa rekomendasi untuk BPIP. Perlu penguatan literasi keagamaan lintas budaya untuk dijadikan agenda strategis nasional dengan BPIP sebagai leading sector. 

Kelima, di bidang sosial dan budaya. Harus ada dialog lintas iman dan aliran kepercayaan serta ruang perjumpaan antarumat. 

Terakhir, di bidang ekonomi. Dunia usaha dan komunitas sipil harus berperan aktif mendukung program lintas iman dan aliran kepercayaan. 

Hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut. Yaitu, Plt. Kakanwil Kemenag Jabar, H Mohammad Ali Abdul Latief; Kabid Kewaspadaan Daerah Badan Kesbangpol Jabar, Khoirul Naim; Kepala PKUB, Muhammad Adib Abdushomad; Asisten Deputi Koordinasi Kesbang Deputi Bidkoor Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Cecep Agus Supriyanta; JAM-Intel Kejagung RI, Reda Manthovani; Direktur Perpustakaan dan Budaya di UIII, Phil Syafiq Hasyim; Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo; Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan; Direktur Institut DIAN Elga J Sarapung; Filsuf & Cendekiawan Katolik Franz Magnis Suseno; Pakar Teologi dan Studi Islam M Nur Ichwan; Pendiri ICRP, Siti Musdah Mulia; dan Pakar Hukum Tata Negara Maruarar Siahaan. (H-1)