Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menambah kuota LPG bersubsidi untuk tahun 2025 guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru)
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Atau, jangan-jangan ihwal penjualan tanah negara ke negara adalah upaya untuk melokalisasi masalah agar orang-orang besar tak terjerat masalah?
PENUMPUKAN dana menjelang akhir tahun dan rendahnya serapan belanja APBD merupakan penyakit kronis banyak pemda di Indonesia yang mau diamputasi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Hal itu, menurutnya, merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan penyediaan layanan publik yang terjangkau, terutama untuk prasarana dan transportasi massal.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai penyelesaian utang proyek KCJB atau Whoosh berpotensi menggunakan APBN
Prabowo enggan menjelaskan, dana untuk bayar utang tersebut. Apakah berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara atau dari APBN.
Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, digerakkan oleh tiga skema pendanaan utama.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Kinerja APBN hingga September 2025 tetap terjaga. Bea Cukai catat penerimaan Rp221,3 triliun dan penindakan rokok ilegal 816 juta batang serta narkotika 11,1 ton.
PADA 29 September 2025, penulis diminta menjadi pembicara pada diskusi publik yang digelar Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih: sebutan Bawaslu di Aceh) Kabupaten Aceh Utara.
Bendahara Negara itu menuturkan dirinya memiliki kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa melampaui angka 5%.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pembentukan family office atau kantor keluarga di Indonesia tidak akan menggunakan APBN.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dilakukan secara fleksibel.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan menggunakan APBN.
Maksum mengatakan, semua pesantren yang mengalami musibah serupa harus dibantu oleh negara, bukan hanya Ponpes Al Khoziny.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggelontorkan dana APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh
Retno Listyarti mengatakan rencana menggunakan APBN untuk membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak adil bagi keluarga korban
Pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved