Luhut Tegaskan Pembayaran Utang Kereta Cepat tidak Butuh APBN

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Whoosh itu masalahnya apa sih? Itu kan cuma restrukturisasi saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth yang digelar Metro TV di Jakarta, Kamis (16/10).

Menurut Luhut, penyelesaian kewajiban utang proyek tersebut akan dilakukan melalui skema restrukturisasi yang saat ini sedang dinegosiasikan dengan pihak Tiongkok.

Baca juga : Purbaya Tegas Tolak APBN untuk Whoosh: Danantara Punya Uang, Jangan Minta ke Negara!

Proyek KCJB dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Adapun komposisi kepemilikan KCIC adalah 60% PSBI dan 40% Beijing Yawan, dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pimpinan konsorsium PSBI.

"Restrukturisasi ini sudah dibicarakan dengan Tiongkok," ucapnya.

Ia kemudian mengakui sejak awal dirinya turut menangani proyek tersebut, kondisi keuangannya saat itu sudah tidak baik. Setelah dilakukan audit bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pihak Tiongkok akhirnya bersedia melakukan restrukturisasi sebagai langkah untuk memperbaiki struktur pendanaan proyek tersebut.

Baca juga : Pemerintah: Takkan Ada APBN Terkucur untuk Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh

Diketahui bahwa, proyek KCJB diinisiasi pada  2015 dan pembangunan fisiknya dimulai pada 2016. Proyek yang menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara, menelan biaya sekitar US$7,2 miliar atau setara Rp119,38 triliun (asumsi kurs Rp16.581). Dari jumlah tersebut, US$1,2 miliar di antaranya atau Rp19,9 triliun merupakan pembengkakan biaya (cost overrun).

"Saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya terima sudah busuk gitu barang, kemudian kita coba perbaiki, kita audit dengan BPKP. Kemudian kita berunding dengan Tiongkok," ucapnya.

Ia menambahkan, proses restrukturisasi sempat tertunda akibat pergantian pemerintahan. Saat ini, pemerintah akan menerbitkan aturan berupa keputusan presiden (Kepres) untuk pembentukan tim negosiasi restrukturisasi pembayaran utang KCJB. Luhut bersama timnya akan terlibat dalam tim tersebut.

“Tadi pagi saya tanya, tinggal nunggu Kepres saja. Saya juga sudah koordinasi dengan Pak Rosan,” ujarnya.

Ke depan, kata Luhut, pembayaran utang akan dilakukan secara bertahap atau dicicil setelah restrukturisasi disepakati. Ia juga menekankan proyek transportasi publik di seluruh dunia umumnya tidak sepenuhnya menguntungkan secara finansial dan kerap membutuhkan subsidi pemerintah.

“Nanti dari situ kita cicil supaya proyek bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah,” tegasnya.

Luhut pun mengimbau semua pihak agar tidak berspekulasi atau membuat komentar tanpa data yang jelas mengenai proyek tersebut.

“Kadang saya tidak mengerti, ada saja yang bilang nanti diganti dengan proyek di Laut China Selatan. Apa lagi itu? Kalau tidak tahu datanya, sebaiknya jangan komentar dulu. Cari datanya dulu baru bicara,” pungkasnya.  (H-3)