Berita Terbaru APBN Hari Ini

CEO Danantara Sebut Whoosh Bakal Jadi PSO

Hal itu, menurutnya, merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan penyediaan layanan publik yang terjangkau, terutama untuk prasarana dan transportasi massal. 

Penyelesaian Utang Kereta Cepat Berpotensi Gunakan APBN

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai penyelesaian utang proyek KCJB atau Whoosh berpotensi menggunakan APBN

Prabowo Bakal Rogoh Rp1,2 Triliun per Tahun untuk Bayar Utang Proyek Whoosh

Prabowo enggan menjelaskan, dana untuk bayar utang tersebut. Apakah berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara atau dari APBN.

3 Sumber Dana Ini Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur IKN

Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, digerakkan oleh tiga skema pendanaan utama.

Pemda Hingga BUMD Bisa Pinjam Dana atau Utang APBN

pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN)  dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN

Kinerja APBN dari Sektor Kepabeanan dan Cukai Tetap Terjaga hingga September 2025

Kinerja APBN hingga September 2025 tetap terjaga. Bea Cukai catat penerimaan Rp221,3 triliun dan penindakan rokok ilegal 816 juta batang serta narkotika 11,1 ton.

Memperkuat Daya Pengawasan Bawaslu

PADA 29 September 2025, penulis diminta menjadi pembicara pada diskusi publik yang digelar Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih: sebutan Bawaslu di Aceh) Kabupaten Aceh Utara.

Sering Dikritik, Purbaya Mengaku Tugasnya Cuma Amankan Dana Negara

Bendahara Negara itu menuturkan dirinya memiliki kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa melampaui angka 5%.

Luhut: Pembentukan Family Office tak Pakai APBN

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pembentukan family office atau kantor keluarga di Indonesia tidak akan menggunakan APBN.

Legislator Gerindra: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Keberlanjutan Pembangunan dalam APBN 2026

ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Kemenkeu: APBN Dikelola Fleksibel untuk Dukung Program Prioritas Nasional

WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dilakukan secara fleksibel.

Luhut Tegaskan Pembayaran Utang Kereta Cepat tidak Butuh APBN

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan menggunakan APBN.

PKB Pertanyakan Protes Terhadap Rencana Bantuan untuk Ponpes Al Khoziny Gunakan APBN

Maksum mengatakan, semua pesantren yang mengalami musibah serupa harus dibantu oleh negara, bukan hanya Ponpes Al Khoziny.

Purbaya Tegas Tolak APBN untuk Whoosh: Danantara Punya Uang, Jangan Minta ke Negara!

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggelontorkan dana APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh

FSGI Sebut Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai APBN tak Adil bagi Korban

Retno Listyarti mengatakan rencana menggunakan APBN untuk membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak adil bagi keluarga korban

Pemerintah: Takkan Ada APBN Terkucur untuk Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh

Pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Pemerintah Kaji Penggunaan APBN untuk Bangun dan Renovasi Pesantren

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung pembangunan serta perbaikan pondok pesantren di berbagai daerah.

Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Sulit Dibatalkan, Pramono: Sudah disahkan UU APBN

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menilai pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang kini menuai keberatan para gubernur-gubernur di Indonesia sulit dibatalkan. 

Gubernur Protes TKD Dipangkas, Purbaya Minta Daerah Benahi Belanja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki kualitas belanja daerah yang dianggap masih belum optimal.

Menkeu: Realisasi Subsidi dan Kompensasi 2025 Sudah 43,7%

PEMERINTAH melaporkan realisasi subsidi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Agustus 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7%.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia