Berita Terbaru APBN Hari Ini

Luhut: Pembentukan Family Office tak Pakai APBN

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pembentukan family office atau kantor keluarga di Indonesia tidak akan menggunakan APBN.

Legislator Gerindra: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Keberlanjutan Pembangunan dalam APBN 2026

ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Kemenkeu: APBN Dikelola Fleksibel untuk Dukung Program Prioritas Nasional

WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dilakukan secara fleksibel.

Luhut Tegaskan Pembayaran Utang Kereta Cepat tidak Butuh APBN

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan menggunakan APBN.

PKB Pertanyakan Protes Terhadap Rencana Bantuan untuk Ponpes Al Khoziny Gunakan APBN

Maksum mengatakan, semua pesantren yang mengalami musibah serupa harus dibantu oleh negara, bukan hanya Ponpes Al Khoziny.

Purbaya Tegas Tolak APBN untuk Whoosh: Danantara Punya Uang, Jangan Minta ke Negara!

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggelontorkan dana APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh

FSGI Sebut Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai APBN tak Adil bagi Korban

Retno Listyarti mengatakan rencana menggunakan APBN untuk membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak adil bagi keluarga korban

Pemerintah: Takkan Ada APBN Terkucur untuk Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh

Pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Pemerintah Kaji Penggunaan APBN untuk Bangun dan Renovasi Pesantren

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung pembangunan serta perbaikan pondok pesantren di berbagai daerah.

Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Sulit Dibatalkan, Pramono: Sudah disahkan UU APBN

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menilai pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang kini menuai keberatan para gubernur-gubernur di Indonesia sulit dibatalkan. 

Gubernur Protes TKD Dipangkas, Purbaya Minta Daerah Benahi Belanja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki kualitas belanja daerah yang dianggap masih belum optimal.

Menkeu: Realisasi Subsidi dan Kompensasi 2025 Sudah 43,7%

PEMERINTAH melaporkan realisasi subsidi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Agustus 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7%.

Wamentan Tegaskan Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi telah Disederhanakan

Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah telah mengatur tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi secara transparan karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN Defisit, Kurangi Jumlah Penerima Subsidi Listrik

Konsep pengurangan subsidi tanpa mengubah tarif pada dasarnya adalah juga mendorong penurunan biaya produksi listrik melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Di Bawah Menkeu Baru, Jangan Sampai APBN Jadi ATM tanpa Batas

Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Ariyo Irhamna mendesak agar menteri keuangan (menkeu) yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa menjaga disiplin fiskal dengan ketat.

Istana Respons Putusan MK soal Larangan Wamen Rangkap Jabatan

ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan

Pemangkasan TKD Lemahkan Otonomi Daerah

Rata-rata daerah hanya mampu mengumpulkan sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pembentukan Badan Baru Diharap tidak Beratkan APBN

Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN

APBN Tersandera MBG, Stabilitas Makro Ekonomi Terancam

Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.

Banggar akan Bahas Lebih Detail Anggaran Pendidikan

WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia