Kemenkeu: APBN Dikelola Fleksibel untuk Dukung Program Prioritas Nasional

WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dilakukan secara fleksibel agar mampu mendukung program prioritas nasional. Hal ini diutarakan dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth yang digelar oleh Metro TV di Jakarta, Kamis (16/10).

“APBN yang kita kelola itu harus cukup fleksibel. Ia adalah alat untuk mencapai tujuan nasional seperti astacita, termasuk delapan program prioritas yang mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, serta pembangunan lainnya,” ujar Suahasil.

Menurutnya, memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, APBN berperan penting dalam memastikan seluruh kementerian dan lembaga dapat bekerja secara efektif.

Baca juga : Komisi IX DPR RI Nilai Penarikan Anggaran MBG dari BGN oleh Kemenkeu Wajar

“Oktober tahun lalu, Presiden telah menguraikan delapan program prioritas yang dijalankan kabinet. Ada kementerian baru, ada yang digabung, ada yang dipecah — tugas APBN memastikan semua bisa bekerja,” tuturnya.

Ia menambahkan, pada Januari 2025 pemerintah mendapatkan arahan untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Langkah tersebut diwujudkan dengan refocusing anggaran agar program-program ketahanan pangan dan energi dapat berjalan optimal. Seperti, menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Berbagai macam refocusing anggaran diarahkan untuk ketahanan pangan, ketahanan energi. Jadi kita melakukan refocusing untuk beberapa program yang baru," kata wamenkeu.

Baca juga : Skema Anggaran PSU di Wilayah Kotak Kosong dari APBN atau APBD

Selain itu, APBN juga mengalokasikan lebih dari Rp400 triliun untuk sektor infrastruktur. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan konektivitas, memperluas lahan pertanian, mendukung sektor perhubungan dan perikanan, hingga pembangunan kampung nelayan.

“Tugas APBN adalah menyukseskan investasi infrastruktur, karena infrastruktur yang baik akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi,” kata Suahasil.

Ia optimistis, dengan infrastruktur yang semakin kuat, kegiatan ekonomi akan tumbuh dan menarik investasi baru.

Suahasil juga menyinggung kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah di perbankan nasional untuk mendorong perputaran ekonomi.

“Mudah-mudahan langkah ini bisa menjadi pemicu pergerakan ekonomi nasional,” pungkasnya. (H-3)