Pemimpin Kolaboratif dan Inovasi Pangan Jadi Kunci Wujudkan Program Prioritas Nasional

DI tengah kompleksitas tantangan bangsa, mulai dari transformasi digital, ketahanan pangan, hingga pengentasan kemiskinan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam membangun pemerintahan yang modern.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, saat memberikan sambutan pada Upacara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIII Tahun 2025 di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Rabu (22/10), menyampaikan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan teknokratis, tetapi juga pada kemampuan pemimpin birokrasi untuk menjadi penggerak kolaborasi.

“Tidak ada lagi ruang bagi ego sektoral atau kerja sendiri-sendiri. Tantangan besar kita bukan pada kurangnya program, tapi pada lemahnya orkestrasi lintas instansi. Kolaborasi bukan berarti menyeragamkan langkah, melainkan membangun harmoni agar setiap pihak saling melengkapi,” tegasnya.

Baca juga : Pentingnya Transformasi Hijau di Sektor Pertambangan Melalui Inovasi dan Kolaborasi

Muhammad Taufiq mencontohkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu dari lima program prioritas nasional yang digerakkan pemerintah bersama Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan, dan Pembangunan Rumah Layak Huni. 

Ia menekankan bahwa keberhasilan program-program tersebut hanya dapat dicapai melalui kerja sinergis antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Dalam program MBG, ekosistem industri pangan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendukung tercapainya sasaran program. Keberhasilan program tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional sebagai koordinator program, Kementerian Pertanian yang menjamin ketersediaan pangan, Kementerian Keuangan yang mengalokasikan anggaran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengawasi keamanan pangan, sampai Kementerian PPN/Bappenas yang menyusun tata kelola. Semuanya harus bergerak serentak. Tanpa orkestrasi semacam ini, program tersebut tidak akan berdampak besar,” ujarnya.

Baca juga : ITS Asia Pacific Forum 2024 Resmi Ditutup, Disebut Salah Satu Penyelenggaraan Forum Terbaik

Sejalan dengan itu, dalam rangkaian kegiatan Seminar Nasional Policy Brief dan Proper Expo PKN I Angkatan LXIII yang digelar sehari sebelumnya, Selasa (21/10), di Aula Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, para peserta PKN I LXIII merekomendasikan dua arah kebijakan strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi pangan nasional.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Tri Widodo menilai bahwa tema “Ekosistem Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi” yang diangkat peserta sangat relevan dengan kondisi aktual bangsa.

“Saat ini, kita menghadapi paradoks: negeri yang subur justru masih bergantung pada impor pangan. Ini menandakan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk kemajuan seluruh kelompok masyarakat Indonesia, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di pelosok,” ujarnya.

Tri Widodo menekankan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem inovasi industri pangan. Kebijakan progresif diperlukan untuk membangun ekosistem berbasis potensi lokal, dengan fokus pada diversifikasi pangan, penguatan kapasitas teknologi UMKM, percepatan riset terapan, serta integrasi bioteknologi ke dalam strategi nasional. 

Transformasi industri pangan berbasis inovasi dinilai dapat memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Kuncinya adalah kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, agar inovasi pangan dapat menjadi motor ketahanan ekonomi nasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan peserta PKN I Angkatan LXIII, Guswanto memaparkan hasil identifikasi isu strategis yang masih menghambat ketahanan pangan nasional, antara lain ketergantungan pada impor bahan pangan, tingginya kerugian pascapanen, degradasi lahan pertanian, dan tumpang tindih kebijakan antarinstansi.

Menindaklanjuti isu tersebut, peserta PKN I Angkatan LXIII merekomendasikan dua arah kebijakan. Pertama, penguatan regulasi dan kelembagaan, melalui amandemen Perpres Nomor 81 Tahun 2024 dengan menetapkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai leading institution dan pembentukan Gugus Tugas Rantai Pasok Pangan Lokal sebagai forum koordinasi lintas sektor.

Kedua, penguatan implementasi melalui insentif dan infrastruktur pangan, antara lain pemberian insentif fiskal (keringanan pajak, subsidi) dan nonfiskal (akses pembiayaan, sertifikasi mutu, dan bantuan teknis) bagi industri berbasis bahan baku lokal. 

Selain itu, pembangunan pusat agribisnis, fasilitas pascapanen, sistem penyimpanan, logistik, dan platform digital juga dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Menutup rangkaian kegiatan, Wakil Menteri PANRB Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada mindset kepemimpinan ASN yang adaptif, sistemik, dan berorientasi pada dampak.

“Pemimpin kolaboratif bukan hanya mampu bekerja sama, tapi juga memiliki kepekaan sosial, integritas tinggi, dan kemampuan komunikasi lintas sektor untuk mewujudkan kerja sinergis yang berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan PKN Tingkat I Angkatan LXIII, Lembaga Administrasi Negara kembali menegaskan komitmennya untuk mencetak pemimpin kolaboratif, inovatif, dan berorientasi hasil. 

Sinergi antara kepemimpinan kolaboratif dan inovasi kebijakan publik diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan program prioritas nasional menuju pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi rakyat. (Z-1)