Program Prioritas Presiden Dinilai Perkuat Daerah, Tamsil Linrung Tekankan Tantangan Implementasi

WAKIL Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menilai program prioritas nasional yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa keseluruhan agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ketika daerah menjadi pusat pertumbuhan, kita sebenarnya sedang membalik arah pembangunan nasional. Program ini memberi peluang bagi masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan anggaran,” ujar Tamsil saat melakukan kunjungan kerja di Kota Ternate, Senin (17/11).

Tinjau Pelaksanaan MBG

Kunjungan dimulai dengan pengecekan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur SPPG Yayasan Walisongo. Kepala SPPG, Muhammad Fadlillah Haris, melaporkan bahwa pihaknya menggandeng tiga mitra pemasok dan kini melayani 3.485 penerima manfaat setiap hari.

Baca juga : Ketua DPD RI Optimistis Koperasi Merah Putih Mampu Gairahkan Ekonomi dan Bantu Capai Kemandirian Fiskal Daerah

Tamsil kemudian melihat operasional SPPG Tubo. Kepala SPPG, Ashriyani Sitinur, menyebut dapurnya berupaya memaksimalkan penggunaan buah lokal seperti pisang dan matoa untuk mendukung petani setempat.

Menurut Tamsil, penggunaan produk lokal harus menjadi standar agar tujuan penguatan ekonomi daerah benar-benar tercapai. “Pemerintah pusat sudah berada di jalur yang tepat. Tanggung jawab kita memastikan implementasinya berjalan sesuai arah kebijakan,” tegasnya.

Soroti Kendala Koperasi Merah Putih

Usai meninjau MBG, Tamsil mengunjungi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Makassar Timur. Meski sudah berjalan lima bulan, koperasi tersebut masih terbatas dalam penyediaan barang karena belum menerima suplai dari Bulog.

Baca juga : Wakil Ketua DPD RI: MBG Bisa Akselerasi Agenda Kesejahteraan

“Kami masih menunggu pasokan. Tanpa itu, aktivitas berjalan sangat minimal,” kata Ketua Koperasi, Mamang Muhammad Taufik Soleman.

Kepala Dinas Koperasi Maluku Utara, Sarif H. Sabatuan, mengakui pinjaman koperasi yang dijanjikan pemerintah belum cair akibat kendala administrasi, terutama soal jaminan. Banyak anggota koperasi tidak memiliki aset untuk dijaminkan.

Menanggapi situasi tersebut, Tamsil menekankan perlunya pembenahan skema pembiayaan dan distribusi agar Koperasi Merah Putih tidak mandek sebelum berkembang.

“Jika koperasi ingin menjadi penggerak ekonomi rakyat, ia harus ditopang dengan tata kelola yang disiplin, keberanian mengatasi distorsi, dan dukungan nyata dari negara,” ujarnya.

Desak Penyelesaian Hambatan Teknis

Tamsil menilai kebijakan Presiden menghidupkan kembali koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat merupakan langkah positif. Namun, menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada penanganan hambatan teknis di lapangan.

“Keseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan seperti birokrasi berbelit, kepastian suplai, dan masalah pinjaman akan menentukan apakah koperasi bisa menjadi mesin kesejahteraan,” tambahnya.

Dalam agenda tersebut, Tamsil turut didampingi Senator DPD sekaligus Sultan Ternate, Hidayat Mudaffar Sjah. Kehadiran keduanya menekankan pentingnya memastikan program prioritas presiden berjalan optimal dan memberi dampak langsung pada penguatan ekonomi serta peningkatan kualitas SDM di daerah. (RO/10)