Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah pilar strategis pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memastikan keadilan gizi bagi masyarakat rentan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, menggerakkan ekonomi lokal, dan memupuk semangat gotong royong untuk percepatan agenda kesejahteraan.
"MBG adalah langkah nyata mendorong pembangunan daerah yang inklusif, memenuhi kebutuhan gizi rakyat sekaligus membangun fondasi sosial yang tangguh di seluruh pelosok Indonesia," ungkapnya saat saat meninjau Dapur MBG di SPPG Pesantren Mandiri Makassar, Unit Lau.
Dalam kunjungannya, ia menyaksikan langsung operasional dapur MBG, mulai pengolahan bahan pangan lokal hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Ia menyoroti dampak MBG dalam pemberdayaan ekonomi daerah melalui pendekatan padat karya. Program ini melibatkan tenaga kerja lokal, petani, dan pelaku UMKM sebagai rantai pasok, sehingga menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.
"MBG tidak hanya menyuplai nutrisi, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kuat. Menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan sektor riil seperti pertanian dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ini adalah katalis pembangunan ekonomi daerah yang sustainable, memperkuat kemandirian lokal," tambahnya.
Lebih lanjut, Tamsil mengapresiasi semangat gotong royong yang tercermin dalam implementasi MBG. Program ini, menurutnya, menggambarkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam mengentaskan kerentanan sosial dari akar rumput.
"MBG adalah cerminan nilai luhur bangsa, di mana kita bahu-membahu memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Saya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo menjadikan ini prioritas nasional," tegas Tamsil.
Politisi asal Sulawesi Selatan ini juga menegaskan komitmen DPD RI dalam mendorong keberhasilan program MBG di seluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan dalam memenuhi gizi masyarakat miskin.
“Sebagai wakil daerah, saya memandang program ini sangat relevan. Tidak hanya mengurangi beban hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat basis ketahanan pangan lokal melalui dapur komunitas seperti ini,” tegasnya. (E-3)
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai alokasi 44,2% anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN memiliki dampak positif dan negatif.
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
BP Taskin lakukan percepatan program MBG dilakukan dengan pendekatan targeting yang lebih tepat sasaran berbasis data pada wilayah kantong kemiskinan dan daerah 3T
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved