Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
Penempatan uang kas pada bank umum tidak boleh mengganggu likuiditas daerah.
Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan telah ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana APBD, yang merugikan keuangan negara hingga Rp29,3 miliar.
"Kemendagri langsung turun ke daerah, dalam rangka memberikan asistensi dan pembinaan kepada daerah yang belum menetapkan APBD,"
Kemendagri, juga membentuk tim yang akan turun langsung guna membantu daerah dalam memanfaatkan SIPD
Mendagri mencontohkan, salah satu penyalahgunaan itu antara lain lambatnya proses evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk kabupaten/kota.
Menurut Mendagri, torehan Provinsi Riau itu perlu mendapatkan apresiasi karena dalam situasi pandemi covid-19, pemulihan ekonomi menjadi suatu hal yang menantang.
Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, sasaran program, kegiatan dan anggaran dalam APBD 2022
pemerintah pusat juga telah mendorong pemda untuk mempercepat penetapan APBD 2022 di 31 Desember 2021.
Fatoni menguraikan langkah percepatan tersebut dapat dilakukan dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban
Webinar ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara pejabat pengelola keuangan daerah
Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan langkah pemda dalam meningkatkan realisasi belanja APBD 2022.
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menghentikan sementara Rapat Badan Anggaran (Banggar), karena Sekda belum memberikan jawaban berapa gaji dan tunjangan Anies dan Riza.
Fatoni menjelaskan, ASN harus mengedepankan efisiensi SDM, kerja cepat, inovatif, dan meningkatkan produktivitasnya
DI tengah rakyat terpukul ekonominya akibat pandemi, sebanyak 15 anggota DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur justru rasa empatinya berkurang.
Penindakan terhadap 10 legislator Muara Enim ini diketahui sebagai pengembangan perkara yang menjerat dua Bupati Muara Enim, yaitu Ahmad Yani dan Juarsah.
KEMENDAGRI telah mengeluarkan evaluasi terhadap dokumen APBD DKI 2022, sejumlah anggaran seperti kenaikan tunjangan bagi DPRD dievaluasi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui mengusulkan kenaikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari Rp2,9 triliun menjadi Rp3,1 triliun.
Realisasi anggaran tahun 2021 naik sekitar 5% dibanding 2020 yang hanya sebesar 88,88%.
Untuk mendongkrak serapan APBD secara signifikan pemprov dapat menerapkan skema penghargaan dan sanksi
Pemprov jelas Fatoni, dapat melakukannya melalui pembentukan tim asistensi dan evaluasi penyerapan anggaran
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved