DI tengah rakyat terpukul ekonominya akibat pandemi, sebanyak 15 anggota DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur justru rasa empatinya berkurang. Mereka yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Perumda Wairpu'an dari 9 fraksi melakukan perjalanan dinas ke ibukota Jakarta. Agendanya untuk konsultasi atau ujik petik dengan anggaran total sebesar Rp600 juta.
Hal itu disesalkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Sikka Filario Charles Bertrandi. Politisi dari Partai Amanat Nasional ini menilai bahwa alasan Pansus Perumda Wairpu'an yang akan melakukan konsultasi atau uji petik di Jakarta itu tidak mendasar. Selain karena menguras keuangan daerah, juga berdasarkan hasil audit BPKP, audit dari Balai dan audit internal Perumda Wairpuan, tidak ada temuan kerugian keuangan. Artinya Perumda Wairpu'an tidak ada masalah.
"Bagi saya bahwa langkah Pansus untuk melakukan konsultasi ke Jakarta itu tidak tepat karena tidak ada temuan saat diaudit BPK," kata Charles, Selasa (11/1).
Ia pun berpendapat bahwa, anggaran untuk konsultasi Pansus ke Jakarta sebesar kurang lebih Rp 600 juta itu sangat fantastis di tengah daerah membutuhkan anggaran untuk membangun.
Menurut Charles, dengan tidak adanya temuan dalam audit BPK ataupun Inspektorat, harusnya Pansus tidak perlu melakukan konsultasi ke Jakarta yang pada akhirnya hanya menghabiskan uang rakyat.
Terkait ini, salah satu anggota Pansus Perumda Wairpu'an, Wenslaus Wege menjelaskan, ada dugaan penyalahgunaan keuangan daerah pada dana penyertaan modal pemerintahan daerah Kabupaten Sikka sebesar Rp6,75 miliar di tahun 2020 di Perumda Wairpua'an.
Dugaan itu menurut Wens Wege adalah berupa dugaan mark up harga dalam proses pengadaan barang dan jasa, material untuk program MBR, sambungan rumah yang tidak sesuai spek perencanaan.
"Kita melakukan konsultasi adalah untuk uji petik harga barang dan bertemu langsung kontraktor yang ada di Tebet Jakarta," kata Wenslaus Wege.
Menurut dia, dari hasil uji petik nantinya akan dijadikan rujukan rekomendasi akhir Pansus Perumda Wairpu'an terkait adanya dugaan penyalahgunaan keuangan dana penyertaan modal daerah.
Sementara mantan Direktur Perumda Wairpu'an Frans Laka mengatakan Pansus adalah kewenangan DPRD untuk mengungkap kebenaran adanya dugaan penyalahgunaan keuangan penyertaan modal pemerintah kepada PDAM
Kendati demikian lanjut Laka, selama menjadi Direktur Perumda Wairpua'an di tahun 2020, penyertaan modal pemerintah sebesar Rp6 miliar lebih itu sudah digunakan sesuai aturan dan peruntukannya.
"Dari hasil pemanfaatan dana penyertaan modal itu, sudah dilakukan pemeriksaan oleh audit internal, audit dari Balai dan audit BPK dan hasilnya tidak ada temuan," pungkas dia.
Berdasarkan informasi yang himpun mediaindonesia.com, 15 anggota Pansus Perumda Wairpua'an dijadwalkan berangkat besok, atau pada 12 Januari 2022, ke Jakarta. Total biaya untuk kegiatan ini dari APBD Kabupaten Sikka sebesar Rp600 juta. (OL-13)
Baca Juga: Awas, Kasus DBD Mulai Bermunculan di Pantura Jawa Tengah
